Berita

yulian paonganan/net

Hukum

Demokrasi Mati, Kamerad dan HMI Berikan Dukungan Moral Ke Ongen

SENIN, 25 APRIL 2016 | 22:58 WIB | LAPORAN:

Pemuda dari Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) dan Aliansi kader HMI Jakarta, akan memberikan dukungan langsung terhadap terdakwa dugaan pelanggaran UU Pornografi dan ITE, Yulian Paonganan alias Ongen. Dukungan disampaikan dalam bentuk aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

"Kita akan hadir di PN Jakarta Selatan, besok untuk memberikan dukungan moral kepada Ongen atas matinya demokrasi Indonesia saat ini,” jelas Presedium Kamerad, Haris Pertama dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Senin malam (25/4).

Ongen sendiri akan menjalani sidang dengan agenda membacakan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung, pekan lalu.


Menurut Haris apa yang dilakukan Ongen sebuah kemarahan sebagai anak bangsa yang melihat presiden bersanding dengan wanita yang memakai celana pendek dan bertato. "Tapi, kritikan ini dianggap lain, yang membuat dirinya harus mendekam di penjara hampir lebih 4 bulan,” ujarnya.

Ongen, kata Haris, merupakan tokoh demokrasi yang berani menantang kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan bertolak belakang dengan kedaulatan bangsa. "Bisa jadi ini adalah cara membungkam Ongen yang kerap mengkiritk program Jokowi soal kemaritiman, Ongen adalah bukti oposisi rakyat kepada penguasa,” tegasnya.

Terkait dengan pelanggaran UU Pornografi, Haris menilai tidak ada unsur porno. Kata Haris, jika Lonte masuk dalam kategori porno seperti hastaknya #PapaDoyanLonte, bagaimana dengan Iwan Fals yang menyanyikan lagu Lonte. Jika alat kelamin anak kecil dinilai menimbulkan hasrat birahi sehingga masuk katagori porno, bagaimana dengan poster-poster seksi atau artis-artis dangdut di televisi yang memakai pakaian seronok. Kenapa mereka-mereka tidak ditangkap,” ujarnya.

Haris menilai peradilan Ongen ini adalah peradilan dagelan, peradilan yang dipaksakan karena atas dasar kebencian kepada sosok Ongen yang dinilai kritis dan punya keahlian luar biasa. "Dia tengah membuat karya besar untuk bangsa, kenapa harus dizolimi. Sebaiknya lepaskan Ongen dia sudah berkaraya untuk bangsa,” tegasnya.

PN Jakarta Selatan harus bersikap adil se adil-adilnya. Jangan sampai peradilan ini diintervensi atau di tunggangi oleh kepentingan penguasa. Kami akan mengawal penuh jalannya sidang ini. Jika ditemukan kejanggalan selama jalannya sidang, kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan hakim-hakim ke Komisi Yudisal. Kami minta hukum harus jadi panglima bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia khususnya Ongen,” tandasnya. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya