Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Inilah Alasan PKB Dorong Pembentukan Pansus Dana Cost Recovery Migas

SENIN, 25 APRIL 2016 | 18:09 WIB | LAPORAN:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong dibentuknya panitia khusus terkait adanya dugaan praktik penggelembungan besaran cost recovery atau biaya penggantian investasi yang dibebankan kepada negara di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh tujuh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Jurubicara PKB, Syaikhul Islam Ali mengatakan, pembentukan pansus penting dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"PKB akan mendorong dibentuk pansus dana cost recovery untuk menindaklanjuti temuan audit BPK. Dugaan mark up itu tidak bisa dianggap sepele, apalagi berdasarkan audit BPK,” terang dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (25/4).


Syaikhul yang Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini merasa, temuan BPK beda tipid dengan kajian yang dilakukan oleh pihaknya. Dalam rapat kajian, banyak dugaan mark up cost recovery yang terungkap antara SKK Migas dan KKKS .

"Bahkan pihak SKK Migas tidak mampu menjelaskan dan menjabarkan komponen cost recovery dengan baik. Misalnya, komponen biaya sewa pesawat yang seharusnya tidak dimasukkan ke cost recovery, malah dimasukkan oleh KKKS,” terangnya.

"Untuk itu Fraksi PKB di DPR RI akan mengungkap terang­benderang kasus cost recovery ini." [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya