Berita

Nusantara

Walikota Jakut Akui Tuduhan Menjurus Fitnah Dari Ahok Sangat Menyakitkan

SABTU, 23 APRIL 2016 | 13:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi, menumpahkan isi hatinya setelah kemarin dituduh sebagai pendukung bakal calon gubernur Yusril Ihza Mahendra oleh atasannya sendiri, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok.

Kemarin, saat rapat membahas penanganan banjir di Balai Kota, Ahok sempat menghardik Rustam Effendi karena tidak segera melaksanakan perintahnya sejak tahun lalu untuk menggusur pemukiman kumuh di kolong Tol Ancol, Penjaringan. Ahok menuduh Rustam "bersekutu" dengan calon rivalnya di Pilgub Jakarta, Yusril Ihza Mahendra.

Rustam Effendi, yang hanya diam saat menerima tuduhan Ahok dalam rapat tersebut, beberapa saat lalu menumpahkan isi hatinya lewat halaman facebook pribadinya. Rustam membuka "curhatan"-nya dengan mengatakan bahwa apa yang selama ini ia kerjakan adalah bentuk pengabdian dan tanggung jawab dari jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ia pun menyadari, apa yang ia lakukan sejak dilantik Ahok (2 Januari 2015) belum banyak membawa kebaikan.


Ia pun mengatakan, koreksi atau bahkan kemarahan dari pimpinan adalah suatu kewajaran bagi perbaikan ke depan. Ia menganggap itu sebagai cambuk untuk perbaikan dan tidak pernah sakit hati atas kemarahan pimpinan.

Khusus untuk kebijakan penertiban (penggusuran), ia tegaskan dirinya tidak pernah ragu apalagi takut melaksanakan tugas itu. Hal itu seperti ia lakukan sebelumnya di kawasan Tubagus Angke, Kali Karang, Kali Cakung Lama, Anak Kali Ciliwung Ancol, Lokalisasi Kalijodo, Pasar Ikan dan beberapa tempat lainnya.

Hanya saja dalam penertiban yang menyangkut orang banyak, ia bertindak ekstra hati-hati, dengan perhitungan matang dan harus terkoordinasi dengan unit terkait dan melalui pengkondisian secara baik.

"Satu hal yang menjadi kunci dalam penertiban/pembongkaran pemukiman adalah ketersediaan dan kelayakan Rumah Susun sebagai tempat relokasi penghuni/penduduk yang akan ditertibkan. Ini suatu keharusan yang tidak boleh ditawar," tegasnya.

Dan ia tegaskan, walau berlatar belakang pendidikan di bidang ilmu politik, dan juga berkawan dengan orang politik, namun dengan kesadaran penuh sebagai pegawai negeri ia tidak mau mengaitkan pelaksanaan tugas dengan kepentingan politik golongan tertentu.

"Jadi jika ada yang menilai bahwa saya bersekutu dengan tokoh politik ataupun bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pilkada DKI Tahun 2017 saya nyatakan tidak benar dan tidak beralasan sama sekali. Dengan ini saya nyatakan bahwa tuduhan saya bersekutu dengan Pak Yusril adalah tidak benar," katanya.

Rustam pun mengatakan, ia sebagai bawahan terkadang ingin mendapat pujian dari atasannya. Namun, jika pujian pun tidak didapatkannya, ia berkomitmen akan tetap bekerja keras.

"Berbeda dengan tuduhan yang menjurus fitnah apalagi keluar dari mulut pimpinan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan lebih menyedihkan tuduhan dan fitnah itu keluar dari pimpinan yang sebenarnya saya berharap memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, memotivasi, memberi semangat, dan itu dipertontonkan di muka jagat raya," katanya.

"Apakah ini yang disebut bekerja dengan hati? Wallahu Khairul Makiriin," tutup Rustam. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya