Berita

zainal bintang/net

Politik

Jokowi Suka Kadin Yang Populis

SABTU, 23 APRIL 2016 | 12:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah memang lebih memberikan perhatian kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, UMKM masih terbebani adanya hambatan pada perizinan, sertifikasi dan proses birokrasi lainnya.

Menurut Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, hal itulah yang jadi penyebab Presiden Jokowi mau menerima para pengurus Kamar Dagang Industri (Kadin) dan bertatap muka dengan mereka di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Karena Jokowi berkesimpulan, Kadin yang berorientasi kepada pengusaha kecil dan potensi daerah adalah Kadinnya saudara-saudara," kata Rizal Ramli dalam sambutannya pada acara pengukuhan pengurus Kadin Indonesia Paradigma Baru masa bakti 2015-2020, di Balai Kartini Jakarta, Jumat malam (22/4).


Rizal Ramli mengatakan, Presiden Jokowi sebagai mantan pengusaha kecil di bidang produksi mebel di Solo, Jawa Tengah, sangat merasakan bagaimana sulitnya kehidupan pengusaha UMKM di daerah. Di sisi lain, ada organisasi pengusaha yang bernama Kadin. Namun, dalam pandangan Jokowi, pengurus Kadin beberapa tahun yang lalu sama sekali tidak punya perhatian kepada pengusaha UMKM.

"Kadin di masa lalu hanya mengurus kerajaan bisnis mereka dan kelompoknya sendiri. Kerjanya hanya keluyuran ke luar negeri. Ramai-ramai ikut rombongan presiden, tetapi nasib pengusaha UMKM tidak diurus. Kadin mereka itu sangat elitis," kata Rizal Ramli mengutip pernyataan Jokowi mengenai kiprah organisasi pengusaha itu di masa lalu.

Sambutan Rizal Ramli yang blak-blakan itu mendapat sambutan meriah dari sekitar lima ratus tamu yang hadir pada malam kemarin. Pengukuhan pengurus Kadin dihadiri 30 pengurus Kadin Provinsi dan 300 orang pengurus pusat yang dikukuhkan.
   
Wakil Ketua Umum Kadin, Zainal Bintang, seusai acara pengukuhan itu mengatakan, yang menjadi perhatian "Kadin Paradigma Baru" adalah langkah Jokowi yang memerintahkan memangkas 42 ribu regulasi yang tumpang tindih.

"Pemangkasan itu jelas bertujuan mempermudah bergeraknya roda ekonomi. Tumpukan 42 ribu regulasi itu jelas kontra produktif," kata Bintang.

Zainal Bintang sendiri pernah menjabat Plh (Pelaksana Harian) Ketua Umum Kadin menggantikan Rizal Ramli yang ditunjuk menjadi menteri.

"Jokowi sangat mengapresiasi hadirnya Kadin Paradigma Baru karena dinilai lebih memikirkan pengusaha kecil dan peningkatan perekonomian di daerah. Kadin kami ini di mata pemerintah dinilai sebagai Kadin yang populis, bukan Kadin yang elitis," tegas Bintang. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya