Berita

eva sundari/net

Pancasila Dalam Ancaman Gerakan Trans-Nasional Dan Ekonomi Pasar

SABTU, 23 APRIL 2016 | 04:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, sosialisasi empat pilar oleh MPR tidak mencukupi untuk mengenalkan dan memahamkan Pancasila kepada masyarakat. Selain sosialisasi, pemerintah harus juga mempunyai proyek pembentukan karakter semacam sosialisasi 4 pilar  mengingat serangan delegitimasi Pancasila dan negara sudah menjadi proxywar.

Delegitimasi Pancasila itu baik oleh gerakan trans-nasional model sistem khilafah, maupun oleh ekonomi pasar yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Demikian disampaikan seorang buruh perempuan, kepada anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, dalam sosialisasi 4 pilar yang diorganisir FPNI (Front Perempuan Nasional Indonesia) dengan mengundang serikat buruh, mahasiswa, aktivis perempuan lintas parpol, aktivis LSM dan komunitas wartawan Surabaya, akhir pekan ini.


Dalam diskusi juga, kata Eva kepada redaksi, seorang ibu mengeluh bagaimana anaknya yang sampai menjadi pendiam dan menutup diri setelah mengikuti pelajaran ekstakurikuler. Dalam pelajaran itu, pembina meyakinkan para siswa bahwa karena para siswa beragama Islam, maka mereka harus berjuang mengubah
 NKRI menjadi negara Islam, mewujudkan hukum Islam, sistem ekonomi Islam, pemimpin Islam dan seterusnya.

"Si ibu meminta pemerintah menghentikan pemberian pelajaran ekstra-kulikuler tersebut karena jelas berdampak buruk pada siswa dan isinya diarahkan untuk gerakan makar terhadap NKRI," jelas Eva.

Beberapa peserta, sambung Eva, berjanji akan menindaklanjuti sosilasasi 4 pilar tersebut di komunitas masing-masing karena sepakat bahaw untuk memenangkan semua jenis proxywar saat ini adalah dengan memperkuat pemahaman dan praksis Pancasila oleh kalangan sipil. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya