Luhut Binsar Panjaitan: Ada Yang Meninggal Yes, Tapi Tidak Sampai Ratusan Ribu, Apalagi Jutaan...

Senin dan Selasa lalu, Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) menggelar Simposium Nasional, yang membahas tentang tragedi 1965. Meski sempat menda­pat penolakan beberapa pihak, namun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menye­but acara berjalan dengan baik.

Ditemui di Universitas Indonesia, Depok, kemarin, Luhut menegaskan lagi komitmen pe­merintah menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf kepada pihak manapun.

"Kita minta maaf ke siapa? Kalau ada bukti ya kita gali, termasuk kuburan massalnya. Saya malah minta, kalau ada yang punya buktinya, kita gali saja kuburan massalnya, jadi kita tidak hanya berwacana saja," ujar bekas Kepala Staf Presiden tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana gelaran Simposium Tragedi 1965?
Saya pikir berjalan dengan sangat baik.

Sangat baik seperti apa?
Semua dibicarakan dengan sangat jelas. Pemerintah, kita itu ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ada yang ribut soal penyelesaian yudisial dan non yudisial.

Jadinya bagaimana?
Kalau tidak ada alat bukti yang bisa menjelaskan, kenapa dibikin ribut. Kalau ada yang meninggal pada 65, yes, tapi jumlahnya, saya ulangi, jumlah­nya tidak seperti yang disebut-sebut sampai 400 ribu, apalagi sampai jutaan.

Anda yakin tidak sampai segitu?
Yang kita lihat, tidak ada alat bukti yang menjelaskan kor­ban sampai segitu. Saya malah minta, kalau ada yang punya buktinya, kita gali saja kuburan massalnya, jadi kita tidak hanya berwacana saja.

Desakan negara minta maaf, bagaimana?
Kita minta maaf ke siapa? Kalau ada bukti ya kita gali, termasuk kuburan massalnya.

O...iya, perkembangan pe­nyanderaan oleh Abu Sayyaf bagaimana?
Kita sekarang masih moni­tor, seperti saya katakan ke­marin, yang 10 orang itu sedang melakukan finalisasi, kita tunggu saja hasilnya.

Finalisasi, artinya perusa­haan memberikan tebusan?
Kira-kira begitu yang saya tahu.

Selama ini pemerintah ber­sikeras tidak menuruti uang tebusan?
Mengenai uang tebusan itu sepenuhnya urusan perusahaan.

Kondisi sandera saat ini bagaimana?
Menurut mereka masih baik, dari hasil pembicaraan telepon kemarin.

Soal kemungkinan TNI masuk Filipina?
Tidak akan pernah bisa masuk kalau tidak ada persetujuan kongres. Karena itu Undang-Undang Filipina melarang ten­tara masuk wilayahnya.

Bagaimana keempat WNI lain yang belakangan diculik?
Empat itu masih kita teliti.

Maksudnya?
Karena begini, kita melihat apakah ini ada kaitan politik, atau sekadar masalah duit tebu­san seperti di Somalia.

Jadi sebenarnya pelakunya Abu Sayyaf atau perompak?
Kita masih belum tahu. Kita sedang mendalami. Tapi ke­mungkinan kapal tersebut diba­jak sempalan-sempalan Abu Sayyaf.

Penculikan atau perom­pakan belakangan terjadi di perbatasan Indonesia, apa langkah pemerintah?
Untuk pengamanan di wilayah tersebut, seperti yang sudah saya sampaikan, nanti tanggal 3 Mei, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Filipina, bertemu den­gan Menlu Retno di Jakarta.

Hanya antara Menlu?
Nggak. Ada juga pertemuan antara panglima angkatan ber­senjata Malaysia dan Filipina dengan (Panglima TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo.

Apa saja yang akan dibi­carakan?
Membicarakan mengenai kemungkinan melaksana­kan patroli bersama. Untuk menghindari tindakan-tindakan seperti di perairan wilayah Somalia. ***