Salah satu upaya percepatan peningkatakan tenaga kerja profesional Indonesia dilakukan dengan cara memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik.
Saat ini pemerintah gencar memasifkan BLK dan Politeknik yang skalanya masih relatif kecil.
Anggaran Rp 44 triliun atau 10 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 412 triliun dialokasikan untuk pembiayaan percepatan peningkatan tenaga kerja Indonesia profesional.
Langkah lainnya, ungkap Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, akan ada "country partner" di setiap BLK yang ada. Negara-negara partner nanti menyediakan trainer dan instruktur pelatihan kerja, serta peralatannya.
"Misalnya kerjasama dengan Jerman. Mereka yang siapkan semuanya," kata Rizal di kantornya, Selasa (19/4).
Selain itu, akan dijalin juga kerjasama dengan asosiasi perusahaan atau korporasi, dimana korporasi terlibat langsung melatih tenaga kerja di BLK agar profesional.
"Misalnya denga mercy (Mercedez Benz), BMW dari Jerman, dari industri mereka langsung infrastrukturnya dan peralatannya," imbuh Rizal.
Rizal menekankan hal ini sangat penting jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang unggul.
"Kita tidak mungkin jadi bangsa unggul kalau kompetensinya rendah," tegasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Hanif Dhakiri menjelaskan kerjasama BLK dengan negara-negara lain atau korporasi sudah ada di Indonesia, namun harus lebih masif lagi dilakukan. Penambahan perlu dilakukan untuk percepatan tenaga kerja profesional Indonesia.
Di Kabupaten Serang, Banten, sudah ada BLK bantuan dari Austria. Sedangkan di BLK di Kupang, milik provinsi Kupang, dimanage oleh perusahaan toyota. Standar kompetensinya disesuaikan oleh korporasi.
"BLK akan kita dorong jadi masif. Kita bnyak kerjasama dg negara yg maju. Sudah jalan (metode) ini. Agenda penting kita mendorong bisa ada masifikasi cara ini," ujar Hanif.
[dem]
