Berita

badrodin haiti/net

Politik

PPP Djan Faridz Apresiasi Gerak Cepat Kapolri

Humphrey Jelaskan Kronologi
SELASA, 19 APRIL 2016 | 14:17 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, memuji tindakan cepat Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan aparat Polda DI Yogyakarta atas perkara pelemparan bom molotov yang menewaskan satu simpatisan PPP di Sleman pada Minggu lalu.

"DPP PPP yang sah sangat mengapreasi tindakan cepat aparat. Bahkan dengar Bapak Kapolri langsung berkomunikasi dengan Kapolda untuk segera menangani dan menginvestigasi kasus bom molotov itu. Kami salut dan berterima kasih pada Bapak Kapolri," kata Humphrey kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/4).

PPP kubu Djan Faridz meminta kepolisian segera menangkap terduga pelaku yang terdeteksi rekaman dan teridentifikasi lewat motor yang tertinggal. Terduga pelaku juga dapat ditelusuri dari keterangan saksi hidup bernama Taufan yang juga menjadi korban luka.


"Segera buka ke publik siapa dalang dan juga motifnya. Kami yakin Kapolri punya keberanian untuk mengungkapkan seluruhnya. Jangan sampai kehidupan demokrasi di Indonesia dibunuh dengan cara-cara terorisme," tegasnya.

Humphrey pun menjelaskan kronologi kejadian usai tabligh akbar yang berjalan penuh kedamaian serta mendapat penjagaan ketat polisi itu.

Menurut dia, tabligh akbar di Sleman diprakarsai akar rumput PPP dari Forum Komunikasi Laskar PPP. Kepanitiaan acara sama sekali tidak diisi pengurus PPP Yogyakarta atau pengurus pusat.  

Diterangkannya, warga PPP prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia di mana semakin nyata terlihat kekuasaan tanpa malu-malu mengkerdillkan hukum. Padahal konstitusi menegaskan hukum sebagai panglima. Kasus PPP menjadi contoh nyata kekuasaan mengerdilkan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 yang menetapkan kepengurusan PPP yang sah diabaikan oleh Menteri Hukum dan HAM

Menurut Humphrey, masyarakat bawah lebih paham hukum daripada seorang menteri hukum. Karena itu, mereka menggelar acara tabligh akbar dengan tuntutan pencopotan Menkumham.
 
"Kejadian terkutuk dan biadab terjadi setelah grass root bubar, ternyata ada kelompok OTK yang melempar bom molotov pada anggota laskar, almarhum Didin Sumaryanto dan Taufan Pulung," jelasnya.

Humphrey sayangkan kini muncul komentar-komentar yang mencoba memelintir fakta tragedi itu. Misalnya, menuding kubu Djan Faridz sebagai penyebab kejadian.

"Itu komentar tidak berdasar. Mereka tidak punya kekuatan apapun, termasuk dukungan grass root, apalagi kekuatan hukum. Mereka bisanya sembunyi di ketiak Menkumham," tutupnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya