Berita

Abraham Lunggana:net

Wawancara

WAWANCARA

Abraham Lunggana: Ahok Terlalu Kuat, Saya Nggak Mau Gabung Sama Orang Yang Terlalu Kuat

SENIN, 18 APRIL 2016 | 08:29 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini berniat ikut meramai­kan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah mendaftar ke PDIP dan Partai Demokrat untuk maju da­lam kontestasi pilgub DKI.

"Pokoknya partai apapun yang membuka pendafaran (cagub) saya akan ikut. Termasuk jika Gerindra membuka pendaft­aran, saya akan ikut, tapi belum ke sana. Nanti tim saya yang urus," ujar Lulung saat men­gungkapkan alasannya mendaf­tar ke PDIP. Berikut petikan wawancaranya saat dijumpai di Jakarta:

Bukan hanya ke Demokrat, Anda juga mendaftar ke PDIP?
PDIP kan buka pendaftaran. Sebagai warga negara boleh dong? Ahok aja boleh, masa gua nggak.

PDIP kan buka pendaftaran. Sebagai warga negara boleh dong? Ahok aja boleh, masa gua nggak.

Kenapa PDIP?
PPP harus berkonsolidasi dengan partai lain untuk me­menuhi syarat mengusung calon gubernur pada tahun 2017. Untuk Pilgub DKI, hanya PDIP satu-satunya partai yang sudah memenuhi syarat mengusung calon karena memiliki 28 kursi di DPRD.

Objektifnya karena untuk mendapatkan kuota 22 persen menjadi pengusung calon itu PPP kurang. Makanya PPP harus konsolidasi kepada partai-partai yang memang membuka diri, karenanya kami ikut.

Setelah mendaftar PDIP dan Demokrat, Anda mau daftar ke mana lagi?

Siapa yang membuka penda­faran saya akan ikut. Termasuk jika Gerindra membuka pendaftaran, saya akan ikut, tapi belum ke sana. Nanti tim saya yang urus.

Bagaimana dengan PPP?
PPP sudah. PPP sudah nyalonin saya. Sudah dari partai yang sah, tinggal kita saja.

Tapi kan kisruh PPP masih belum selesai?
Jadi begini, ada hukum neg­ara, ada hukum pemerintah. Seperti contohnya ada tanah negara ada tanah pemerintah. Jadi, Kementerian Hukum dan HAM itu pemerintah, mengurusi administrasi saja. Kalau hukum negara, itu Mahkamah Agung memutuskan suatu perkara yang sifatnya inkrah (berkekuatan hukum tetap). Bahwa keputusan MA601 Muktamar Jakarta itu disahkan sebagai partai yang sah yang dipimpin Djan Farid.

Berarti sama sekali tidak ada komunikasi dengan kubu Romy?
Ngapain saya komunikasi sama dia. Kubu mereka cacat. Ini negara hukum.

Ada kemungkinan maju perseorangan?
Nggak ada. Ngapain indepen­den. Nyari kerjaan saja.

Bukannya sebelumnya per­nah mau coba?

Nggak. Waktu itu saya cuma bikin survei. Nggak pernah saya niat inde­penden, kan saya punya partai.

Nggak mendukung Ahok saja?
Nggak lah.

Kenapa?
Ahok terlalu kuat. Saya nggak mau bergabung dengan orang ter­lalu kuat. Kita gabungnya sama rakyat saja. Kita lihat saja nanti di ujungnya dia seperti apa.

Maksudnya?
Kan sekarang dia didukung dua partai. Kalau saya jadi Ahok, saya bakal konsisten. Partai-partai itu saya buang, ngapain saya ambil, toh saya independen juga. Kalau sayakonsisten, nggak mau deka­tin partai.

Lantas, bagaimana persia­pan Anda?
Saya meluangkan banyak waktu bertemu masyarakat mempromosikan visi-misi. Saya juga cukup dikenal warga Jakarta. Jadi saya harus kerja keras, betul nggak? Saya yakinin masyarakat saya bisa pimpin Jakarta. Kedua tentunya den­gan bertemu dengan masyarakat dengan kelompok masyarakat, menyampaikan ide-ide untuk Jakarta.

Oh ya, Ahok dimintai keterangan oleh KPK terkait RS Sumber Waras?
Makanya, Ahok jangan mencari kebenaran sendiri. Kan itu mencari kebenaran sendiri dengan mengatakan BPK bohong. Nah Harry (Azhar Aziz-Ketua BPK) ngomong, silakan lakukan langkah hukum. Tanya ke Ahok, berani nggak tuntut ke pengadilan? Pasti nggak berani, karena BPK benar. Kalau Ahok mau tuntut ke penga­dilan, saya yang mengantar. Tetapi saya apresiasi Harry, karena dia berani ngomong.

Artinya Anda membela dan mengawal dong...
Bukan mengawal. Justru kita mengapresiasi dong. Kalau dia berani ke pengadilan nuntut BPK, potong kuping saya. Saya jamin nggak bakal berani. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya