Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Ini Penjelasan Lebih Jauh Mengenai Ancaman Proxy War Terhadap Indonesia

JUMAT, 15 APRIL 2016 | 11:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia saat ini sudah masuk sasaran asimetric war. Tidak menggunakan head to head kekuatan bersenjata melainkan melalui cyber media untuk mempengaruhi mindset publik.

Demikian dikatakan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, ketika membahas lebih dalam mengenai ancaman perang menggunakan pihak ketiga, alias proxy war, terhadap Indonesia.

"Seperti metode brain washing, publik dicekoki hal-hal yang mempengaruhi alam sadar, akal sehat, pemutarbalikan logika," kata putri dari proklamator Bung Karno ini.


Dia menyebutkan, masuknya sindikat narkoba, sindikat prostitusi sampai pengaruh perilaku menyimpang seperti LGBT dan pedofilia, semuanya tidak lain adalah antitesa dari nation and character building, ketakwaan terhadap Tuhan, serta melawan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar segala norma masyarakat Indonesia.

Dia jelaskan bahwa operasi proxy war bertujuan untuk menghabisi nasionalisme melalui penghancuran budaya bangsa. Peranan state actor atau non state actor yang menjadi kaki tangan atau perpanjangan tangan pihak neokolonialisme-imperialisme digunakan sebagai pihak ke-3.

"Antek nekolim bertugas mensukseskan program-program berkaitan dengan kepentingan nekolim baik melalui state capitalism ataupun korporasi dengan pinjaman utang," jelasnya.

Untuk mengidentifikasi lebih jauh kekuatan proxy, dapat dilihat dengan mencermati siapa kekuatan besar di belakang pemenang pemilihan umum atau pemilihan presiden.

"Contoh Pilpres 2014, bukan rahasia ada kelompok '9 Naga' dan dukungan negara adikuasa. Terbukti, akhir-akhir ini ada upaya melegalkan kejahatan negara melalui RUU tax amnesty, melegalkan sindikat mafia beroperasi melalui lalu lintas moneter," jelasnya.

"Sasaran proxy adalah food, energy, moneter, sumber daya alam Indonesia yang kaya. Jadi bagaimana masa depan nasib anak cucu kita?" ungkapnya. [ald] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya