Pada tahun depan, pemerintah akan memprioritaskan pembanguÂnan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Semoga jumlah orang miskin bisa berkurang.
"Prioritas pembangunan kita masih tetap infrastruktur, dan ekonomi. Kemudian kita utamaÂkan kerja dan kurangi kemiskinan dan kesenjangan. Itu prioritas 2017," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil dalam rapat kordinasi pembangunan tingkat pusat 2017 di kantornya, Jakarta, kemarin.
Anggaran tahun depan paling besar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan perkiraan anggaran non operasional sekitar Rp 700 triliun. Pembangunannya akan diprioritaskan di luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan dengan Jawa. Pemerataan pembangunan ini diharapkan bisa mengurangi jumlah orang miskin.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang berujung pada berkurangnya angka kemiskinan. Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan program sosial untuk mengentaskan kemiskinan,
"Ada program sosial dalam rangka mengurangi kemiskinan dan program-program infrastrukÂtur ini akan diupayakan supaya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik," jelasnya.
Secara umum, Sofyan menilai, kondisi perekonomian 2017 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Harga minyak diperkirakan masih rendah dan perbaikan perÂekonomian China masih belum pasti.
"Oleh sebab itu, pemerinÂtah harus hati-hati betul dalam mendayung, dalam mengarahkan pembangunan kita untuk mengelola ekonomi," ujarnya.
Sebagai informasi, penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 akan dilakukan pada 17 Mei mendatang dalam Sidang Kabinet. Penyampaian RKP 2017 kepada DPR dijadwalkan pada 20 Mei 2017.
Deputi Bidang Pendanaan Bappenas Wismana Adi Suryabrata menjelaskan, pemerintah seÂdang mengejar
refocusing sehingga ada penghematan Rp 773,5 hingga Rp 790,5 triliun sesuai arahan Presiden Jokowi. Karena itu, kementerian dan lembaga harus lebih tajam dan terintegrasi dalam merumuskan program 2017.
Banyak Yang Nggak Sinkron Presiden Joko Widodo meminta ada sinkronisasi antara perenÂcanaan anggaran dengan perenÂcanaan pembangunan nasional. Sinergi dan sinkronisasi menjadi kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan semakin efektif.
"Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama di mana perencanaan dan pengangÂgaran banyak dan ada yang tidak sambung. Tidak sinkron antara yang direncanakan atau berbeda dengan yang dianggarkan. Sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai," kata Jokowi di Istana Negara, kemarin.
Jokowi menekankan, agar poÂla
money follow function tidak boleh lagi terjadi. Dia juga sering menyampaikan agar pola yang dipakai haruslah
money follow programe. Dia juga meminta perencanaan betul-betul terinteÂgrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antara pusat dan daerah dan tidak ada lagi egosektoral.
"Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program, kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong
multiplier effect," ujarnya. ***
