Rencana sejumlah investor asing berencana melepas saham di perusahaan tambang nasional dapat menjadi peluang terbaik bagi perusahaan nasional mengelola sumber daya alam dalam negeri.
Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Simon Felix Sembiring, menjelaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi investor lokal mengakuisi saham asing di sektor pertambangan Tanah Air.
"Sekarang saatnya investor lokal mengembangkan sumber daya alam kita. Kalau sudah banyak duit kenapa harus bergantung sama asing lagi,†kata Simon kepada wartawan, Selasa (12/4).
Simon menanggapi rencana perusahaan-perusahaan asing melepas saham di sektor pertambangan. Setelah Newmont yang akan melepas saham ke Medco, dalam beberapa waktu terakhir beredar kabar BHP Billiton diam-diam juga akan melepas saham di PT Indomeat Coal (IMC). BHP menguasai 76 persen di IMC, sisanya dimiliki PT Adaro Energy Tbk.
Simon menegaskan, kondisi saat ini merupakan era investor lokal membeli saham asing. Setelah Medco, kini Adaro berkesempatan untuk lakukan hal serupa di proyek IMC.
Sekarang dia kan bangsa kita, kenapa enggak di-support juga daripada dia bikin usaha di China, padahal duitnya dari sini. Sekarang pemerintah bikinlah iklim yang kondusif,†tutur Simon.
Ia mengatakan, semestinya pemerintah mendukung pengusaha nasional dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Alam-nya. Namun, Simon menambahkan, langkah perusahaan nasional mengakuisisi saham perusahaan asing harus tetap dengan pertimbangan dan analisa risiko. Yang jelas, akan sangat baik bila ada perusahaan nasional yang mampu melakukan itu.
"Kalau kita sudah punya kemampuan finansial, apa yang tidak bisa kita beli, yang penting kita mengontrolnya. Kita profesional," tegasnya
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Energi Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menyatakan bahwa idealnya perusahaan asing seperti Newmont dan BHP Billiton yang akan melakukan penjualan saham di Indonesia harus melapor terlebih dulu ke pemerintah. Hingga saat ini, BHP Billiton memang belum melaporkan rencana penjualan 76 persen saham mereka di PT IMC kepada pemerintah.
[ald]
