Berita

Politik

Jokowi Pemimpin Gaya "Megalomania"

SELASA, 12 APRIL 2016 | 11:16 WIB | OLEH: SYA'RONI

SAAT meninjau pengerjaan tol Pejagan-Pemalang di Jawa Tengah, Presiden Jokowi membanggakan bahwa tol yang mangkrak selama 20 tahun itu akhirnya bisa dirampungkan hanya dalam tempo 14 bulan saja. Meskipun faktanya yang sudah rampung baru 21 km dari 58 km yang direncanakan.

Pernyataan demikian secara implisit seakan ingin menyatakan bahwa Jokowi lah yang mampu menuntaskan proyek-proyek mangkrak peninggalan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bila dirunut rentang 20 tahun itu melewati masa kepemimpinan Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY.

Tidak kali ini saja Jokowi membanggakan kinerjanya sambil menyebut rentang waktu lamanya suatu proyek terhenti atau mangkrak. Kebiasaan tersebut sudah terlihat semenjak menjabat Gubernur Jakarta.


Misalnya, saat meninjau pengerukan Kali Nipah di Petojo Jakarta Selatan pada 2013 dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi menyatakan bahwa Kali Nipah sudah 30 tahun tidak dikeruk. Kali Nipah adalah salah satu dari 884 kali lainnya yang sudah puluhan tahun tidak dikeruk.

Pada saat menjabat presiden, Jokowi mulai intensif mengumbar kata-kata mangkrak, misalnya pembangunan Waduk Jatigede dikatakannya mangkrak sejak zaman Bung Karno, dirinya perintahkan 2017 harus bisa beroperasi.

Bahkan dalam kunjungan ke Tol Balikpapan-Samarinda, Presiden Joko Widodo mengatakan hambatan pembangunan proyek yang mangkrak bertahun-tahun kadang-kadang bisa diselesaikan dengan cepat dalam waktu 5 menit.

Istilah mangkrak puluhan tahun seakan menjustifikasi bahwa pemimpin-pemimpin terdahulu tidak mampu bekerja dengan baik. Dan Jokowi ingin menegaskan bahwa persoalan yang gagal ditangani oleh para pemimpin sebelumnya ternyata baru bisa ditangani saat kepemimpinannya.

Pemimpin yang bijak seharusnya tidak menihilkan ikhtiar para pendahulunya. Klaim yang selalu merasa bahwa dirinyalah yang paling bisa dan paling hebat bisa dianggap sebagai gejala megalomania.

Semestinya, Jokowi bisa memberikan pernyataan yang lebih arif. Misalnya pembangunan tersebut merupakan rintisan para pemimpin dahulu dan dirinya hanyalah salah satu dari tim estafet yang diberi bagian terakhir untuk melewati garis finis.

Karena tidak semua pekerjaan bisa ditangani oleh satu pemimpin saja. Misalnya, gorong-gorong depan Istana ternyata sudah 5 - 6 tahun tidak dikeruk sehingga menyebabkan kebanjiran pada awal 2016. Padahal masa tersebut dilewati kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta yakni 2012 hingga 2014.

Itu membuktikkan semua pemimpin memiliki keterbatasan. Bahkan gorong-gorong Istana yang jaraknya hanya sejengkal dari Balai Kota, bisa terlewatkan oleh Jokowi.

Mestinya peralihan estafet kepemimpinan tidak menimpakan kesalahan pada pemimpin sebelumnya. Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa menggunakan istilah yang lebih bijak untuk menggantikan istilah mangkrak bertahun-tahun.[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika).

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya