Berita

Politik

Jokowi Pemimpin Gaya "Megalomania"

SELASA, 12 APRIL 2016 | 11:16 WIB | OLEH: SYA'RONI

SAAT meninjau pengerjaan tol Pejagan-Pemalang di Jawa Tengah, Presiden Jokowi membanggakan bahwa tol yang mangkrak selama 20 tahun itu akhirnya bisa dirampungkan hanya dalam tempo 14 bulan saja. Meskipun faktanya yang sudah rampung baru 21 km dari 58 km yang direncanakan.

Pernyataan demikian secara implisit seakan ingin menyatakan bahwa Jokowi lah yang mampu menuntaskan proyek-proyek mangkrak peninggalan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bila dirunut rentang 20 tahun itu melewati masa kepemimpinan Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY.

Tidak kali ini saja Jokowi membanggakan kinerjanya sambil menyebut rentang waktu lamanya suatu proyek terhenti atau mangkrak. Kebiasaan tersebut sudah terlihat semenjak menjabat Gubernur Jakarta.


Misalnya, saat meninjau pengerukan Kali Nipah di Petojo Jakarta Selatan pada 2013 dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi menyatakan bahwa Kali Nipah sudah 30 tahun tidak dikeruk. Kali Nipah adalah salah satu dari 884 kali lainnya yang sudah puluhan tahun tidak dikeruk.

Pada saat menjabat presiden, Jokowi mulai intensif mengumbar kata-kata mangkrak, misalnya pembangunan Waduk Jatigede dikatakannya mangkrak sejak zaman Bung Karno, dirinya perintahkan 2017 harus bisa beroperasi.

Bahkan dalam kunjungan ke Tol Balikpapan-Samarinda, Presiden Joko Widodo mengatakan hambatan pembangunan proyek yang mangkrak bertahun-tahun kadang-kadang bisa diselesaikan dengan cepat dalam waktu 5 menit.

Istilah mangkrak puluhan tahun seakan menjustifikasi bahwa pemimpin-pemimpin terdahulu tidak mampu bekerja dengan baik. Dan Jokowi ingin menegaskan bahwa persoalan yang gagal ditangani oleh para pemimpin sebelumnya ternyata baru bisa ditangani saat kepemimpinannya.

Pemimpin yang bijak seharusnya tidak menihilkan ikhtiar para pendahulunya. Klaim yang selalu merasa bahwa dirinyalah yang paling bisa dan paling hebat bisa dianggap sebagai gejala megalomania.

Semestinya, Jokowi bisa memberikan pernyataan yang lebih arif. Misalnya pembangunan tersebut merupakan rintisan para pemimpin dahulu dan dirinya hanyalah salah satu dari tim estafet yang diberi bagian terakhir untuk melewati garis finis.

Karena tidak semua pekerjaan bisa ditangani oleh satu pemimpin saja. Misalnya, gorong-gorong depan Istana ternyata sudah 5 - 6 tahun tidak dikeruk sehingga menyebabkan kebanjiran pada awal 2016. Padahal masa tersebut dilewati kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta yakni 2012 hingga 2014.

Itu membuktikkan semua pemimpin memiliki keterbatasan. Bahkan gorong-gorong Istana yang jaraknya hanya sejengkal dari Balai Kota, bisa terlewatkan oleh Jokowi.

Mestinya peralihan estafet kepemimpinan tidak menimpakan kesalahan pada pemimpin sebelumnya. Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa menggunakan istilah yang lebih bijak untuk menggantikan istilah mangkrak bertahun-tahun.[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika).

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya