Masady Manggeng: Apa Pemberantasan Illegal Fishing Itu Membuat Presiden Pede Untuk Wujudkan Poros Maritim

Relawan Jokowi satu ini sem­pat bersitegang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di twitter. Perang pendapat antar keduanya disimak dan banyak mencuri perhatian netizen. Menteri Susi di twitter punya follower yang cukup ban­yak. Masady kerap secara terbuka mengkritik kebijakan Menteri Susi. Apa saja kritikannya itu, berikut pemaparan Masady ke­pada Rakyat Merdeka;

Kabarnya, anda pernah berdebat dengan Menteri Susi di twitter ya?
Iya.

Apa respons beliau waktu itu?

Apa respons beliau waktu itu?
Saya tweet satu kali, dia balas 12 tweet, kemudian diblokir. Beliau tuding saya sarkasme (menyindir, menyinggung, olok-olok).

Memangnya soal apa waktu itu?
Soal efektivitas kapal yang 3.500 unit itu. Tapi saya benar-benar tidak bertujuan untuk jatuhkan beliau.

Kenapa Anda tidak sam­paikan secara pribadi saja langsung kepada Menteri Susi, jangan melalui medsos?
Toh beliau di japri (jalur pribadi) masukan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. He-he-he. Intinya beliau tidak mau mendengar saya. Jika beliau penganut konsep kebijakan essy seperti yang sering diungkapkan, harusnya beliau dalam setiap ke­bijakan memberi ruang kepada daerah untuk optimalkan pen­gelolaan lautnya, beliau hanya mengawal regulasinya saja.

Apa tidak bisa sampaikan langsung ke Presiden?
Kita pernah bertemu bareng Presiden, dalam kapasitas organ­isasi, beliau (Menteri Susi) hadir juga di sana. Kebetulan saya saat itu berkapasitas sebagai Ketua Panitia Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia.

Lantas apa yang menjadi dasar pemikiran Anda meng­kritik Menteri Susi terkait 3.500 kapal itu?
Kan Presiden Jokowi pada hari Jumat kemarin mengum­pulkan seluruh kepala daerah hasil pilkada serentak di Istana Negara. Jokowi akan memberi­kan pengarahan kepada mereka. Adapun maksud agenda tersebut adalah mendorong penyamaan persepsi, mengingat sinergi pusat dengan daerah sangat pent­ing dengan beberapa pertimban­gan. Pertama, potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah, sehingga ke­berhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kedua, sumber pendanaan pemerintah telah meningkat pesat, namun be­lum memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD, yang didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha men­jadi penting. Ketiga, percepatan pembangunan juga ditentukan oleh peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD. Untuk itu, Pemerintah pusat dan pemerin­tah daerah perlu bersama-sama melakukan peningkatan kualitas belanja dengan sinkronisasi dan sinergi program.

Korelasinya dengan 3.400 kapal itu?
Jadi, program Jokowi-JK kan menitikberatkan dalam konteks membangun Indonesia dari pinggir. Saya memaknai prak­tisnya ya diarahkan ke daerah, karena logikanya 3.500 kapal itu tidak efektif jika satu model. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Jika kita telah sepakat men­junjung tinggi otonomi daerah kenapa para menteri belum ngeh dengan itu. Saya dengar sampai saat ini KKP belum tanda tangan kontrak dengan PT PAL dan konsorsiumnya, masih dalam tahap negosiasi harga, jadi ini sudah bulan empat, 3.500 kapal itu bagaimana (nasibnya)?

Tapi, program Menteri Susi soal pemberantasan illegal fishing itu bagus lho?
Masalah illegal fishing, menu­rut saya menteri menciptakan livelihood pada nelayan. Tapi harus ada solusi, misal dengan dibatasi ruang gerak di bidang perikanan tangkap berarti peri­kanan budidaya jadi andalan dong. Ini kan tidak.

Maksudnya?
Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mem­fasilitasi tumbuhnya tambak baru, bisa budidaya udang, kerapu, rumput laut dan seba­gainya. Sekarang tingkat jaring saja kita masih impor, coba tanya Bu Susi apa solusinya?

Apakah dengan illegal fishing itu, Presiden yang notabene-nya user menteri tersebut bisa pede (percaya diri) untuk wujudkan poros maritim?

Iya itu satu sisi, tapi pember­antasan illegal fishing kan juga penting jadi fokus Menteri Susi?
Kita kan sudah ada Badan Keamanan Laut (Bakamla), ting­gal perkuat itu. Apa Pak Jokowi mau satu periode pemerintah­annya, kebijakan kementerian kelautan dan perikanan fokus kerjanya nangkep-nangkep ka­pal? Saya ndak mengerti di mana hebohnya. Kita punya instrument untuk itu jadi jangan dibuat jurus-jurus baru yang sebetulnya malah membuat kita balik kanan.

Tapi karena kebijakan itu, Menteri Susi mengklaim hasil tangkap nelayan meningkat, khususnya pasca moratorium kapal asing dan pembatasan penggunaan alat tangkap?
Menurut saya itu perkataan konyol. Harusnya beliau siapkan jurus bagaimana optimalkan sumberdaya ikan yang katanya melimpah itu. ***