Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tebang pilih. Agus Rahardjo cs harus memeriksa semua pejabat yang terindikasi terlibat dalam suap proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Presidium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama menegaskan bahwa KPK jangan berhenti hanya pada sosok M Sanusi, Ariesman Widaja, Sunny Tanuwidjaja dan keroco-keroco lainnya.
KPK harus berani mengungkap juga dugaan keterlibatan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.
"Kami meminta agar KPK berani membongkar dan menangkap pengusaha dan pejabat yang terlibat dalam kasus suap reklamasi teluk Jakarta,†kata Haris dalam orasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/4).
Selain memeriksa dan menangkap Aguan, KPK juga diminta untuk memeriksa Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Tiur Maeda Hutapea yang diduga ikut terlibat dalam kasus suap reklamasi.
Massa Kamerad yang membawa poster dan spanduk "Tangkap Aguan" juga meminta agar KPK menyita seluruh aset milik PT Agung Sedayu Group. Sebab, perusahaan tersebut diduga merupakan dalang suap proyek reklamasi.
Haris mengatakan, reklamasi merupakan kejahatan lingkungan yang mengancam kelestarian sumberdaya laut dan dapat menimbulkan bencana baik alam maupun sosial bagi masyarakat Jakarta dan Kepulauan Seribu.
"Kasus suap Sanusi harus dijadikan langkah awal bagi KPK untuk menyeret pengusaha nakal yang menyerbot aset negara dan perusak lingkungan,†tegasnya.
Haris menambahkan, apabila aksi ini tidak mendapat respon dari KPK, Kamerad akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar.
[sam]
