KASUS suap reklamasi Teluk Jakarta terbongkar. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra - tertangkap tangan (OTT) KPK dan hari berikutnya sipemberi suap Ariesman Widjaya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) menyerahkan diri kepada KPK.
APLN dikenal luas sebagai konglomerat kuat dari kelompok "naga sakti", dia salah satu raja properti Indonesia. Pemiliknya adalah Trihatma Haliman penerus usaha properti ayahnya Anton Haliman yang disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Sudharmono Mensesneg di era Orba.
Presiden Komisaris PT APLN adalah Cosmas Batubara. Tokoh angkatan 66 ini pernah menjabat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat di era Soeharto. Sampai hari ini publik masih bisa menyaksikan video di Youtube dimana Cosmas Batubara mengelukan elukan kehebatan menejemen PT APLN.
Persekongkolan jahat pejabat publik dengan pengusaha modal kuat, sudah menjadi rahasia umum di negeri ini. Kolusi itu terjadi dengan porsi kepentingan ekonomi jauh lebih besar dan semangat keserakahan yang tinggi.
Akibatnya mengorbankan kepentingan sosial, pelestarian lingkungan dan memproduksi rakyat miskin. Mereka menghalalkan semua cara untuk sebuah tujuan nista. Persekongkolan sejenis itu mudah menggerus ketahanan moral bangsa.
Gunnar Myrdal, peraih nobel asal Swedia pernah mengatakan,
soft state (negara lunak) yang tidak punya tradisi administrasi gampang disantap oleh korupsi.
Pada tahun1968, Gunnar Myrdal peraih nobel berkebangsaan Swedia menulis buku yang berjudul Asian Drama:
an inquiry into the poverty of nations. Berdasarkan analisisnya terhadap India dan kemudian diteruskan ke Indonesia.
Dia memberi judul bukunya drama sebagai bentuk kepesimisan melihat kepura- puraan yang terjadi di negara- negara Asia dalam penyelenggaraan tata negara yang bermartabat dan terhormat. Satu istilah yang dilontarkan adalah
soft state (negara lunak) untuk menunjukkan perbedaan Asia dan negara negara Barat dalam penyelenggaraan tata negara.
Dikatakannya ciri utama
soft state (negara lunak) ialah merajalelanya korupsi, kerakusan, keangkuhan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan eksekutif, yaitu para kepala daerah, bupati, gubernur, menteri dan semua pemegang kebijakan, lalu merambat ke kalangan legislator (anggota DPR), dan pada akhirnya menyeret kalangan yudikatif seperti hakim dan jaksa.
Maraknya koruptor pejabat publik yang dijaring KPK dalam kurun waktu sepuluh tahun (2006-2016) didominasi aktor dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, itu membuktikan apa yang dilukiskan Gunnar Myrdal puluhan tahun yang lalu tetap saja masih menjadi kegemaran pejabat publik di Indonesia. Bahkan dilakukan secara berjamaah.
Apakah sistem perpolitikan Indonesia, yang menyerahkan kekuasaan di tangan tokoh partai politik untuk mengelola negara perlu dievaluasi, karena telah menimbulkan efek samping yang berbahaya dan tercela.
Marakya korupsi yang dimotori pejabat publik yang berbasis partai politik, yang berimplikasi kepada goyangnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah bom waktu yang menakutkan.
Di tangan politisi koruptor
and he’s geng, rupa-rupanya prinsip mulia yang menjadi basis kebajikan manusia yaitu,
gentlemen's of agreement, telah digeser menjadi
gangster of agreement.
Sebuah bentuk persekongkolan yang harus segera dilawan oleh segenap stakeholder bangsa. Ini penting, sebelum Indonesia terseret jauh ke dalam pusaran "reklamasi" ideologi oleh kekuatan ekonomi global yang berkedok investasi.
Mereka menyebar paham global yang berwatak neolib. Menekan negara melalui mesin birokrasi yang sudah terkontaminasi paham
gangster of agreement. Tujuannya agar ideologi ekonomi kerakyatan anak kandung Pasal 33 UUD 1945, dilucuti kedaulatannya menjadi paham ekonomi neolib yang dikendalikan pasar.
Jika kita tidak waspada, sebagai "negara lunak" (?), pada gilirannya hal tersebut bisa mendorong Indonesia menjadi bangsa yang disorientasi ideologi. Keutuhan NKRI menjadi taruhannya
! [***]penulis adalah wartawan senior dan wakil ketua umum Kadin Indonesia
