Berita

syarief hasan/net

Politik

Syarief Hasan Heran Sekjen PDIP Membara Serang Demokrat

RABU, 06 APRIL 2016 | 18:55 WIB | LAPORAN:

Partai Demokrat (PD) selalu menghargai apapun keputusan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Demokrat baru akan mengeluarkan kritik apabila kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dia sebelumnya mengkritik pernyataan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar partainya tidak diganggu dan diserang secara berlebihan. (Baca: Sekjen PDIP Heran Dengan Sikap SBY Yang Tak Mau Dikritik Publik)


"Sebagai sesama mitra partai politik seharusnya saling menghargai. PD selalu menghargai PDIP saat menjadi partai pemenang, bahkan saat menjadi oposisi," tegas dia.

Syarief heran, Sekjen PDIP begitu membara bermanuver untuk menyerang PD. Padahal konsolidasi PD baru-baru ini dilakukan untuk ikut membantu suksesi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat melalui program-programnya, bukan malah menyerang.

"Dulu malah PDIP jadi oposisi kita sangat menghargai, kita tak pernah intervensi, mengkritik, karena kita sadar oposisi. Apapun yang dilakukan pemerintah PDIP menolak, BBM naik dia nolak, turun juga begitu," kenang dia.

Mantan Menteri Koperasi ini tambahkan, situasi pemerintahan saat ini jauh berbanding terbalik dengan era SBY. "Dulu itu solid dan kompak, sekarang tidak. Wapresnya pun dilawan. Menteri bisa bantah wapres, bahkan menteri tidak patuh dengan presiden. Buktinya Jonan waktu peresmian kereta cepat dia tidak hadir," jelasnya.

"Dulu ekonomi kita bagus sekarang amburadul."

Karenanya dia mengajak semua kader partai politik untuk bahu membahu membangun Indonesia, bukan malah saling menyudutkan demi kepentingan masing-masing. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya