. Panama Papers, sebuah dokumen membuat heboh dunia, saat dirilis kemarin (4/4). Di dalamnya terdapat 800 nama individu dan perusahaan dari Indonesia.
Dokumen rahasia itu dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ). Namun, sebelumnya terdapat kajian yang juga lebih dahulu, yaitu Offshore Leaks. Data ini kini linknya beredar via pesan pendek di sejumlah grup. Berbeda dengan Panama Papers, Offshore Leaks dirilis tahun 2013.
Offshore Leaks 2013 mendapatkan data perusahaan Offshore Portcullis TrustNet. Awalnya pengacara Singapura, David Chong tahun 2004 membeli TrustNet dan bergabung dengan Offshore Portcullis.
Pemilik uang asal Indonesia yang ada di Offshore Leaks 2013 berjumlah 2.961 yang terdaftar dalam 23 perusahaan. Setiap nama yang tercantum di Offshore Leaks 2013 akan dicantumkan juga nama perusahaan Offshore yang dijadikan tempat menyimpan uang.
Sekalipun, tidak mesti mereka yang dipublikasikan itu menyalahi aturan, dalam Offshore Leaks 2013 ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan. Nama-nama tersebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perekayasa bebas pajak (offshore). Pada laman yang sama muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom Listed Addresses.
Menariknya, data yang dikutip menyebutkan salah satu nama yang tertera dengan nomor 2216 disebut-sebut Rini Mariani Suwandi. Tak diketahui apakah itu terkait nama satu anggota kabinet atau kemiripan nama saja. Selain itu, sejumlah pengusaha pun disebut dalam dokumen, Sandiaga Uno dan Mohammad Riza Chalid yang tengah dicekal.
Tentu saja, terlalu spekulatif menyatakan indikasi nama yang tercantum menyalahi pajak. Daftar itu disebutkan hanya membeberkan nama-nama perseorangan dan perusahaan klien Mossack Fonseca.
Sandiaga dalam penjelasannya menyatakan kerjasama dengan perusahaan offshore service seperti Mossack Fonseca merupakan hal lumrah mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, hal itu harus sesuai dengan hukum.
Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemerintah sudah mengantongi data ribuan perusahaan offshore dan perusahaan cangkang milik orang Indonesia di luar negeri. UU Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, adalah upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu.
Pengalaman selama ini menunjukkan berbagai kebocoran dokumen yang diungkap oleh ICIJ dan media mitranya, cukup efektif mendorong legislasi baru.
[ysa]
