Peneliti Senior: Tidak Ada Kesepakatan Politik Yang Haruskan Jokowi Tunduk Pada Parpol

Presiden Joko Widodo mengalami dilema. Di satu sisi ia ingin menghargai kerja keras koalisi parpol yang mendukung pencalonannya sejak Pilpres 2014, namun di saat yang sama publik tidak puas atas hasil kerja kabinet yang sebagian diisi wakil parpol pendukung.

"Pak Jokowi mesti hitung tingkat loyalitas pendukung lamanya, PDIP, PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI. Mereka yang mengusung," ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dalam diskusi "Cukupkah Hanya Reshuffle?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/4).

"Dilemanya, pada saat sama, kinerja para wakil partai pendukung itu (di kabinet) tidak optimal semua. Makanya harus lakukan kocok ulang, apakah Hanura dicabut satu, Nasdem dicabut satu, lalu digadaikan ke parpol pendukung yang baru?" lanjutnya.

Menurut dia, walau belakangan Jokowi mendapat dukungan tambahan dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hal itu tidak mengharuskan Jokowi untuk merombak kabinetnya demi memasukkan pendukung baru.

"Apakah kemudian wakil-wakil partai baru tersebut akan dimasukkan ke dalam kabinet? Tidak juga, karena bagaimanapun Jokowi tidak membangun koalisi yang sifatnya mengikat. Beda dengan SBY membangun koalisi hitam di atas putih. Jokowi saya duga kuat tidak ada hitam di atas putihnya," lanjutnya.

Karena itu ia meminta Jokowi tetap bertolak dari tiga alasan untuk merombak atau tidak merombak kabinetnya. Yaitu, kinerja menteri, kemampuan kerjasama tim, juga integritas.

"Jokowi cukup bertolak pada tiga alasan itu. Tidak ada kesepakatan politik yang mengharuskan Jokowi untuk tunduk," tegas Syamsuddin. [ald]