Pembangunan Ekonomi, Indonesia Harusnya Belajar Dari Kasus China

RMOL.  Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam pembangunan ekonomi.

"Walaupun otoriter dalam tanda kutip setidaknya ada kepastian (bagi investasi)," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit saat menjadi narasumber dalam diskusi akhir pekan bertajuk "Waspada Deindustrilisasi" di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4).

Bandingkan di era reformasi di mana masalah korupsi menurut dia, masih menjadi permasalahan krusial.

"Katanya kalau dulu (era Orba) korupsi di 1-2 orang sekarang merata di mana-mana, itu yang terjadi kan. Sampai sekarang, kemarin saja masih ada tangkap tangan," cetusnya.

Kemudian soal inkompetensi pembangunan ekonomi yang merata di semua lini, khususnya di daerah-daerah. Anton lantas menyitir pernyataan populer George Bush Sr ketika maju mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat, 'Baca Bibir Saya. Tak Akan Ada Kenaikan Pajak.'

"Tetapi setelah dia (Bush Sr.) jadi presiden, pajak penghasilan naik. Nah pasti orang akan tuduh kamu pembohong dan lain sebagainya tapi setelah dua tahun membangun ekonomi, orang lupa dia pernah berbohong," terang Anton.

Persoalannya di Indonesia, ia melihat para pejabat lebih mengutamakan populis alias pencitraan. Otonomi daerah dianggap tabu. Begitu juga menyangkut impor.

"Impor ada menteri bilang aib, ini kan susah," ucapnya.

Anton berpendapat, Indonesia seharusnya belajar dari kasus China. Tahun 1995, impor bahan baku China 13 persen dengan nilai ekspornya 21,35 miliar dolar. Tapi begitu Negeri Tirai Bambu itu membuka diri, impor contain bahan bakunya menjadi 43 persen dengan nilai ekspor 431 miliar.

"Nilai tambah ini juga penting tetapi kalau dalam lapangan pekerjaan saya tidak tahu. Katanya penciptaan kerja nett tahun lalu cuma 200 ribu orang, artinya jauh di bawah standar 10 persen target pak Jokowi," paparnya.[wid]