RMOL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipercaya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dan perumahan di seluruh Indonesia.
Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki daya saing. Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR menyusun strategi dan langkah konkrit sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di Kementerian PUPR.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dilakukan di kementerian yang ia pimpin.
"Mulai dari pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM. Kami juga terapkan sistem kerja shift untuk Sabtu dan Minggu. Dengan sistem ini pelayanan di Kementerian PUPR jadi lebih maksimal," ujar Basuki.
Kepala BPSDM Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, BPSDM telah melakukan langkah konkret untuk peningkatan kualitas SDM di Kementerian PUPR antara lain dengan melakukan penilaian potensi, kualifikasi dan kompetensi SDM. Selain itu dilakukan pula Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) berdasarkan renstra Kementerian PUPR.
"Kami juga menyusun grand design dan roadmap pengembangan SDM PUPR dan meningkatkan efektifitas penilaian prestasi kerja pegawai, pemetaan karier pegawai hingga pelaksanaan pendidikan kedinasan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas program termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang memiliki reputasi,' ujar Anita.
BPSDM Kementerian PUPR, lanjut dia, juga melaksanakan berbagai kerja sama dengan instansi termasuk instansi pendukung beasiswa dan melaksanakan internalisasi nilai-nilai kebangsaan termasuk revolusi mental dan etika serta perilaku,
Untuk memastikan program di Kementerian berjalan baik, BPSDM juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan program teru¬tama outcome kegiatan terhadap pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.
Dilanjutkan Anita, dari data yang ada, saat ini tenaga teknis di PUPR masih kurang dari 60 persen. Olah karena itu, BPSDM terus berupaya meningkatkan komposisi SDM teknis dibanding non teknis hingga pada tahun 2025 diharapkan jumlah tersebut meningkat menjadi 80 persen.
"Untuk itu, kedepan rekruitmen akan difokuskan pada SDM berlatar belakang teknis saja. Pendidikan kedinasan untuk non teknis akan dibatasi bahkan sebagian akan ditutup. Untuk mendorong hal tersebut, akan dibentuk juga jabatan fungsional teknis di masing-masing unit akan diintensifkan," lanjut Anita.
Selain itu, BPSDM juga menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki reputasi baik khususnya yang dapat mencetak tenaga-tenaga yang menguasai bidang kerjaanya.
Dengan langkah ini, BPSDM fokus mencetak SDM yang mampu bekerja di lapangan dengan kemampuan teknis yang tinggi. Dan ahli-ahli di bidang infrastruktur khususnya yang memahami kondisi alam dan lingkungan di Indonesia.
"Cita-cita kami menjadikan SDM PUPR kelas dunia yang mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang kompleks baik dari sisi teknis maupun manajerial termasuk kemampuan untuk memenangi persaingan dengan negara lain di berbagai bidang," ujarnya.
Untuk itu, tegas Anita, BPSDM Kementerian PUPR akan terus meningkatkan kompetensi SDM agar mumpuni secara teknis baik melalui diklat maupun melalui pendidikan kedinasan yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri yang memiliki keahlian informasi dan teknologi serta jejaring internasional. ***
