Ketua DPR Serukan Operasi Militer Untuk Bebaskan WNI Yang Disandera

Dua kapal berbendera Indonesia, kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak berkebangsaan Indonesia, dibajak oleh kelompok yang mengaku separatis Abu Sayyaf di perairan Filipina.

Mendengar kabar itu, Ketua DPR RI, Ade Komarudin, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas.

"Jangan pernah kompromi. Dan lakukan operasi secara tepat," tegas Ade di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Selasa, 29/3).

Ia sangat yakin kemampuan pasukan keamanan Indonesia membebaskan para sandera dari tangan Abu Sayyaf.

Keyakinannya berdasar sukses pasukan Kopassanda TNI AD menghentikan pembajakan pesawat Garuda DC-9 "Woyla" oleh anggota kelompok ekstrimis Islam "Komando Jihad" pada 28 Maret 1981.

"Ya, tentara kemudian kepolisian, pokoknya aparat keamanan negara bisa ambil langkah tepat. Sudah mempunyai pengalaman operasi Woyla itu berhasil," kata pria yang akrab disapa Akom ini.

"Saya yakin saya percaya insitusi pengaman negara kita ini bisa melakukan operasi itu dengan baik. Kita sudah punya pengalaman dengan baik menumpas (pembajak)," lanjutnya.

Akom tegas menyatakan ketidaksetujuannya bila pemerintah membayar tebusan. Diberitakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, kelompok penyandera meminta tebusan Rp 14,3 miliar jika Indonesia ingin 10 WNI dibebaskan.

"Apalagi ini menghadapi pemerasan. Masa negara ini harus takut kepada premanisme dan terorisme, enggak boleh. Terlalu mahal harga diri bangsa untuk takluk," ucapnya. [ald]