Kemenpora: Jangan Sampai Ada Kasus Hambalang Kedua

Pasca kunjungan Presiden RI Joko Widodo, ke proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang 'mati' akibat kasus korupsi, Kementerian Olahraga mengirim utusannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto menjelaskan, kehadirannya guna meminta konsultasi lembaga antirasuah agar keberlanjutan proyek tersebut tidak menjadi lahan korupsi kembali.

‎"Poinnya adalah kami datang ke sini karena kami tidak ingin salah langkah. Jangan sampai ada (kasus) Hambalang kedua‎," kata Gatot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/3).

Dia menambahkan, KPK era Taufiequrachman Ruki pernah mengirim surat ke pihaknya, 27 Juli 2015 lalu. Di situ sudah jelas, bahwa P3SON tidak dalam penyitaan. Namun KPK menyarankan agar berhati-hati jika pembangunan P3SON dilanjutkan.

"Itu sebabnya kami sowan ke sini, kami yang inisiatif, bukan KPK yang undang. Kami ada dari dari Kemenpora, ada juga dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Litbang Kemen PUPR, untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," ujar Gatot.

Presiden Joko Widodo, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin menyelamatkan proyek P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON ‎yang terhenti pembangunannya karena menjadi 'lahan' korupsi tersebut.

Sebelum dilanjutkan, Presiden memerintahkan 3 hal. Pertama, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Kedua, Presiden akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum. [sam]