Berita

bin

Teror Makin Canggih, Penambahan Kewenangan BIN Patut Dipertimbangkan

SENIN, 28 MARET 2016 | 12:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Serangan teroris di Kota Brussels, Belgia baru-baru ini bukti dunia dalam kondisi darurat teror. Pasalnya, semua tahu bahwa Belgia merupakan markas besar persekutuan NATO. Kini, teror Belgia menjadi "warning" bagi seluruh dunia bahwa tidak ada satu tempat yang benar-benar aman di dunia.

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bidang Riset dan Keilmuan, Dedi Irawan, mengatakan, jaringan teroris telah sukses mengirim pesannya pada dunia, bahwa mereka telah bertransformasi lebih cepat dan bekerja lebih efektif dari pihak keamanan di negara manapun.

"Ini merupakan signal yang harus ditangkap oleh otoritas berwenang di Indonesia untuk lebih waspada terhadap kegiatan terorisme," ucap dia di Jakarta, Senin (28/3).


Lanjut Dedi, pemerintah Indonesia harus segera membuat langkah radikal untuk menangkal aksi-aksi terorisme yang semakin masif, terstruktur, dan efektif, utamanya jaringan terorisme yang datang dari pihak asing. Antara lain bisa dengan menaikkan status Badan Intelijen Negara menjadi Kementerian, seperti Badan Narkotika Nasional, karena tantangannya memiliki pola yang sama dan terkait. Karena ke depan tantangan teror tentu akan semakin canggih dan tersistem.

"Ini merupakan kebutuhan kita sebagai negara besar yang memiliki kepentingan besar menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Jika BIN setingkat kementerian, otomatis persoalan anggaran, jumlah personil, dan wewenang akan semakin meluas, disesuaikan dengan tantangan ke depan yang semakin kompleks, harus dirancang sebaik mungkin, berkapasitas global, dan total kepentingan nasional," ungkapnya.

Dedi percaya dengan naiknya level kelembagaan BIN, akan diikuti oleh hasil efektif dan tepat sasaran. BIN sebagai "radar" harus diberi perlengkapan paling canggih, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, seperti semboyan BIN, "Indera Waspada Negara Raharja". Penambahan kewenangan juga patut dipertimbangkan, karena BIN melalui pemimpinnya yang baru telah berprestasi menyelesaikan kelompok Din Minimi di Aceh dengan cara persuasif, manusiawi dan berbudaya Indonesia dengan mengedepankan persaudaraan sesama anak bangsa.

Di sisi lain, lanjut Dedi, berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN yang menjadikan wilayah regional tanpa sekat, juga harus diwaspadai dari sisi intelijen, juga dengan kebijakan bebas visa, menjadikan siapapun mudah masuk ke Indonesia, ini menjadikan kerja intelijen semakin berat.

"Kita harus memberi kepercayaan penuh kepada Badan Intelijen Negara, karena jika tidak ditopang dengan dukungan yang maksimal, tentu fungsi-fungsi intelijen akan sulit tercapai," tukasnya. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya