Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

BLOK MASELA

Bakamla Jamin Pengamanan Khusus Kawal Keputusan Presiden

KAMIS, 24 MARET 2016 | 12:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) berkomitmen mengawal keputusan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Blok Masela.

Keputusan presiden membangun kilang LNG Blok Masela di darat dipastikan bakal meningkatkan kegiatan ekonomi kelautan termasuk lalu lintas laut di perairan Laut Arafura dan sekitarnya.  

"Bakamla RI akan hadir di situ untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut kegiatan di situ," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI, Laksda Maritim Dicky R. Munaf, mewakili Laksdya TNI Desi Albert Mamahit, kepada wartawan, Kamis (24/3).
 

 
Dijelaskan oleh Dicky, pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat akan memicu kegiatan ekonomi di darat dan juga di laut. Berarti, akan terjadi kepadatan lalu lintas transportasi antara darat ke laut atau laut ke darat yang mendukung kegiatan ekonomi fasilitas Blok Masela di Laut Arafura dan sekitarnya. Bisa juga terjadi, kegiatan di darat tidak hanya di satu pulau tetapi di berbagai pulau.
 
"Keputusan Presiden itu akan memicu naiknya kegiatan ekonomi di laut dan di darat. Sesuai dengan tupoksinya, Bakamla RI akan menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kegiatan ekonomi wilayah laut  terkait dengan Blok Masela," ujar Dicky R. Munaf.
 
Diuraikannya lebih jauh, Lapangan Blok Masela berada di wilayah Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia. Kedalaman Laut di fasilitas Blok Masela adalah 400-800 meter. Wilayah daratan yang terdekat adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat.

Lapangan Blok Masela berjarak 300 km dari Darwin (Australia), 170 km dari Saumlaki, 800 km dari Kupang, 500 km dari Aru, 650 km dari Ambon,  2000 km dari Surabaya dan sekitar 2700 km dari Jakarta.   
 
"Arus barang melalui laut lintas laut akan datang dari berbagai arah dan dibutuhkan keamanan dan jaminan keselamatan khusus," demikian Sestama Bakamla. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya