Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

BLOK MASELA

Bakamla Jamin Pengamanan Khusus Kawal Keputusan Presiden

KAMIS, 24 MARET 2016 | 12:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) berkomitmen mengawal keputusan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Blok Masela.

Keputusan presiden membangun kilang LNG Blok Masela di darat dipastikan bakal meningkatkan kegiatan ekonomi kelautan termasuk lalu lintas laut di perairan Laut Arafura dan sekitarnya.  

"Bakamla RI akan hadir di situ untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut kegiatan di situ," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI, Laksda Maritim Dicky R. Munaf, mewakili Laksdya TNI Desi Albert Mamahit, kepada wartawan, Kamis (24/3).
 

 
Dijelaskan oleh Dicky, pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat akan memicu kegiatan ekonomi di darat dan juga di laut. Berarti, akan terjadi kepadatan lalu lintas transportasi antara darat ke laut atau laut ke darat yang mendukung kegiatan ekonomi fasilitas Blok Masela di Laut Arafura dan sekitarnya. Bisa juga terjadi, kegiatan di darat tidak hanya di satu pulau tetapi di berbagai pulau.
 
"Keputusan Presiden itu akan memicu naiknya kegiatan ekonomi di laut dan di darat. Sesuai dengan tupoksinya, Bakamla RI akan menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kegiatan ekonomi wilayah laut  terkait dengan Blok Masela," ujar Dicky R. Munaf.
 
Diuraikannya lebih jauh, Lapangan Blok Masela berada di wilayah Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia. Kedalaman Laut di fasilitas Blok Masela adalah 400-800 meter. Wilayah daratan yang terdekat adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat.

Lapangan Blok Masela berjarak 300 km dari Darwin (Australia), 170 km dari Saumlaki, 800 km dari Kupang, 500 km dari Aru, 650 km dari Ambon,  2000 km dari Surabaya dan sekitar 2700 km dari Jakarta.   
 
"Arus barang melalui laut lintas laut akan datang dari berbagai arah dan dibutuhkan keamanan dan jaminan keselamatan khusus," demikian Sestama Bakamla. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya