Berita

foto:net

Protes Kita Dicuekin China

Kasus Maling Ikan Di Natuna
KAMIS, 24 MARET 2016 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hubungan Indonesia dan China dinodai dengan ulah pencurian ikan yang dilakukan warga China di perairan Natuna, daerah perbatasan Indonesia-China. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melayangkan nota protes. Sayangnya, protes kita dicuekin. China mengklaim tidak bersalah.

Nota protes disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Senin (21/3). Protes itu merupakan tindak lanjut atas protes Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang merasa 'diganggu' saat ingin menangkap kapal pencuri ikan asal China.

Sebelumnya, dua kapal China, yakni KM Kway Fey dan kapal coastguard (penjaga pantai), terlibat insiden dengan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (19/3) sekitar pukul 14.15 WIB. Awalnya, kapal KKP berhasil menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna. Kapal China itu diduga kuat sedang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).


Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coastguard (penjaga pantai) China datang mendekat dengan kecepatan tinggi. Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia. Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Atas perbuatan China itu, Indonesia protes. Sungguh disayangkan, protes Indonesia sepertinya tidak ditanggapi serius China. Di hari yang sama, Senin (21/3), Kementerian China membantah kapal coastguard-nya memasuki perairan Indonesia. Nelayan China justru menangkap ikan di tempat yang biasa mereka kunjungi.

"Lokasi yang Anda sebutkan, tempat insiden berlangsung merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional China. Kapal nelayan China saat itu menjalankan aktivitas penangkapan seperti biasa di dalam area itu," ujar juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying.

Jawaban China terasa melawan. Jawaban itu serupa dengan jawaban kepada Vietnam dan Filipina ketika dua negara itu merasa dilanggar kedaulatan lautnya pada kasus sengketa Laut China Selatan. Nah, batas wilayah tradisional China itu kerap disebut "Nine Dash Line". Ini yang diakui sepihak oleh China dan ditolak Filipina, Vietnam, Malaysia, dan kini Indonesia.

Perseteruan ini sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Juru Bicara Presiden, Johan Budi menegaskan Indonesia tidak sedang berkonflik tentang perbatasan dengan China. Hal yang terjadi di perairan Natuna beberapa waktu lalu hanya persoalan di sektor perikanan.

"Sikap Indonesia jelas bahwa tidak ada konflik antara Indonesia dan China berkaitan dengan perbatasan. Ini murni soal penegakan hukum oleh kita," ujar Johan di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Persoalan di sektor perikanan itu pun, lanjut Johan, telah diupayakan penyelesaiannya oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan memberikan nota protes kepada Pemerintah China. Protes terutama disampaikan terkait pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal China. Persoalan China membantah telah melanggar batas wilayah, itu wajar saja. Namun, pemerintah Indonesia berketetapan bahwa kapal China memasuki wilayah Indonesia.

"Tentu China punya versi sendiri, tapi sikap Indonesia sudah jelas. Makanya, Kemenlu telah menyampaikan nota protes melalui Dubes China di Indonesia," ujar Johan. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya