Pemprov DKI Bertanggung Jawab Atas Gesekan Yang Membesar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mesti bertanggung jawab atas kerusuhan di beberapa titik saat ribuan pengemudi angkutan umum berdemonstrasi kemarin (Selasa, 22/3).

"Kericuhan yang terjadi saat para pengemudi taksi dan angkutan umum menggelar aksi demonstrasi memprotes layanan transportasi berbasis online adalah dampak dari lambannya respons pemerintah Jakarta," kata bakal calon Gubernur Jakarta, Muhamad Idrus, dalam keterangan persnya (Rabu, 23/3).

Mengapa demikian? Menurut Idrus, sejak awal maraknya transportasi berbasis online, sudah ada pro dan kontra yang sampai memicu bentrok dan gesekan. Misalnya, antara pengemudi ojek berbasis online dengan ojek pangkalan.

"Bentrokan antara anak bangsa ini terjadi karena Pemprov lamban mengantisipasi perkembangan transportasi berbasis online, gesekan pun kian membesar," jelasnya.

Dia sadari bahwa kehadiran transportasi berbasis online memang sulit dibendung. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknlogi yang begitu pesat dan masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Karena itu Pemprov DKI semestinya cepat mengambil kebijakan untuk menemukan solusi terbaik sehingga gesekan sosial tak terjadi.

Dia menilai Pemprov DKI tidak peka dan hanya bertindak layaknya pemadam kebakaran, yang hanya menunggu gesekan meledak semakin besar.

"Basuki (Gubernur DKI) harus segera mengeluarkan kebijakan terbaik untuk anak bangsa, bukan main ancam," pungkas Idrus. [ald]