Berita

ilustrasi/net

Politik

Demonstrasi Hari Ini Akumulasi Kemarahan Atas Kebijakan Ekonomi Liberal

SELASA, 22 MARET 2016 | 11:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Terjadinya unjuk rasa besar-besaran oleh sekitar 5000 pengemudi taksi dan sopir angkutan umum lainnya di Jakarta hari ini adalah bentuk akumulasi kemarahan rakyat kecil.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Zainal Bintang, kepada redaksi beberapa saat lalu.  

"Mereka menentang transportasi online, sebenarnya lebih merupakan akumulasi atas kemarahan rakyat kecil akibat kebijakan ekonomi liberal (pasar bebas) pemerintah," ucap Bintang.


Regulasi kebijakan yang pro pasar dan liberalisme ini sudah berlaku baik di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

"Kebijakan ekonomi itu yang membuat mereka yang sudah kaya semakin kaya, padahal mereka minoritas. Sementara mereka yang miskin tambah dimiskinkan, padahal mereka mayoritas," jelasnya.

Jadi menurut Bintang, isu blokir atau tutup transportasi ilegal (online) oleh para sopir angkutan umum hanyalah pintu masuk dari mayoritas rakyat yang menderita oleh kebijakan liberalisasi ekonomi yang tidak memihak rakyat ekonomi lemah.

Dia juga menyebut, kemarahan rakyat kecil kepada negara atau pemerintah terbukti dengan keterlambatan Presiden dan Wakil Presiden menghadiri rapat di Kantor Kementerian PUPR pagi tadi.

"Fakta tingginya kemarahan rakyat kecil kepada negara dan pemerintah, buktinya rombongan Wapres pun dihadang pendemo," sindirnya. [ald]  

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya