foto :rmol
foto :rmol
Bukan hanya itu, mereka juga meminta Komisi V DPR untuk memanggil salah satu oknum pemerintah yang mereka sebut telah berkomplot dengan pengusaha taksi online untuk memuluskan usahanya.
"Tuntutannya, stop online. Stop Grab dan Uber. kita harus mengikuti peraturan pemerintah yang jelas dan utuh. Kami minta kepada pihak yang terkait. Kami minta Komisi V harus menarik oknum pemerintah yang berkoalisi dengan PMA," tegas seorang orator di Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).
Populer
Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11
Senin, 15 Juni 2026 | 02:37
Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07
Senin, 15 Juni 2026 | 19:07
Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19
Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11
UPDATE
Senin, 22 Juni 2026 | 10:21
Senin, 22 Juni 2026 | 10:11
Senin, 22 Juni 2026 | 09:49
Senin, 22 Juni 2026 | 09:43
Senin, 22 Juni 2026 | 09:30
Senin, 22 Juni 2026 | 09:20
Senin, 22 Juni 2026 | 09:11
Senin, 22 Juni 2026 | 09:00
Senin, 22 Juni 2026 | 08:47
Senin, 22 Juni 2026 | 08:46