Berita

Politik

KKSS Australia Barat Dibekukan

SENIN, 21 MARET 2016 | 16:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rapat khusus Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) yang berlangsung kemarin malam (Minggu, 20/3) mengambil keputusan penting terkait kepengurusan KKSS Perth Australia Barat.

Kepengurusan KKSS Perth Australia Barat  yang diketuai Sri Tohl terbukti bermasalah. Rapat khusus akhirnya memutuskan mengambil alih kepengurusan itu hingga waktu yang belum ditentukan.

Keputusan diambil setelah mendengar penjelasan tokoh warga Sulsel di Perth Sjahrir Laonggo,  Ketua KKSS Australia Barat Sri Tohl, dan Muhammad Fadhli yang mewakili 9 orang yang namanya dicatut dalam susunan kepengurusan Sri Tohl.


Ketiganya diundang ke Jakarta untuk menyelesaikan kisruh paguyuban warga Sulsel itu di Perth. Rapat dipimpin langsung Ketua Umum BPP KKSS, Sattar Taba dan Sekjen Ibnu Munzir .

Dalam keterangan pers yang diterima, Wakil Ketua Umum BPP KKSS, Ariefuddin Pangka, menyampaikan keputusan pembekuan itu.

Salah satu pengurus KKSS Pusat, Fiam Mustamin, menambahkan, seluruh pihak yang berseteru soal KKSS Perth dua tahun terakhir menerima baik putusan pembekuan itu. Persoalan dianggap telah selesai sementara.

"Terhitung sejak semalam Kepengurusan KKSS Perth diambil alih KKSS Pusat. Penyampaiannya seperti itu dalam rapat. Dalam bahasa organisasi maknanya pembekuan" jelas Fiam.

Polemik atas kepengurusan KKSS Perth terjadi dalam dua tahun terakhir. Puncaknya tahun lalu ketika Sri Tohl membentuk kepengurusan sendiri dengan memasukkan 9 nama fiktif dari 15 pengurusnya. Mereka kemudian mengadu ke Polisi Federal Australia. Di Australia, praktik itu disebut kejahatan pencurian identitas. Warga Sulsel di Perth juga mempersoalkan karena Sri Tohl diduga menjadikan KKSS sebagai tameng untuk keuntungan sendiri.

Pengambil alihan kepengurusan KKSS Perth akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. Setelah kisruh benar-benar reda, BPP KKSS akan menyelenggarakan musyawarah luar biasa di Perth untuk membentuk pengurus baru.

Berbeda dengan sebelumnya, BPP KKSS akan mengumpulkan seluruh warga Sulsel di Perth secara fisik. Dari situlah diadakan pemilihan pengurus sesuai prosedur dan aturan organisasi yang berlaku. Warga Sulsel di Perth berjumlah 60 keluarga atau sekitar 300 jiwa.

Salah satu kegiatan yang telah direncanakan sejak lama oleh KKSS versi Sri Tohl adalah pagelaran seni budaya "Pesona Sulsel", yang akan dilangsungkan 1 April mendatang.

Dalam rapat kemarin malam diputuskan, acara itu boleh tetap berjalan mengingat telah terjadi penjualan tiket dan keterikatan dengan banyak pihak, termasuk sponsor. Namun pelaksanaannya, ditangani langsung KKSS Pusat. [ald]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya