Berita

ilustrasi/net

Hukum

Darurat Narkoba, Tepat BNN Setingkat Menteri

MINGGU, 20 MARET 2016 | 16:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wacana agar status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga setingkat menteri terus menuai dukungan. Generasi Muda (Gema) Mathlalul Anwar menilai hal itu dapat memperluas kewenangan BNN dalam memerangi narkoba di Indonesia.

"Sejauh ini Indonesia sudah masuk dalam darurat narkoba, maka perlu langkah-langkah progresif dari pemerintah," ujar Ketua Umum DPP Gema Mathlaul Anwar, Ahmad Nawawi, Minggu (20/3).

Selain mendukung peningkatan status BNN, Gema Mathlaul Anwar juga mengusulkan agar peredaran narkoba di kalangan remaja menjadi prioritas pemerintah.


Jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja cenderung meningkat setiap tahunnya, diperkirakan sekitar 5 juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia.

"Pengguna narkoba rata-rata remaja yang berada pada usia produktif, ini kenyataan yang sedang kita hadapi," ujar Nawawi.

Ia menambahkan, pendekatan terhadap peredaran narkoba di kalangan remaja agar tidak dilakukan secara represif melainkan lebih persuasif dan rehabilitatif.

"Pemerintah bisa mengandeng organisasi-organisasi kepemudaan untuk melakukan pendekatan itu, kita harus bahu membahu agar Indonesia bebas narkoba segera terwujud", pungkasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya