Berita

ilustrasi/net

Bisnis

POLEMIK BLOK MASELA

Inpex dan Shell Jangan Kambinghitamkan Pemerintah!

KAMIS, 17 MARET 2016 | 17:59 WIB | LAPORAN:

Dua perusahaan migas yang menjadi investor Blok Masela, yakni Inpex dan Shell jangan mengkambinghitamkan pemerintah atas kondisi tertundanya pengembangan lapangan gas abadi.

Begitu dikatakan Tenaga Ahli Menko Maritim dan Sumber Daya, Haposan Napitupulu kepada redaksi, Kamis (17/3).

Rencana pengurangan karyawan yang akan dilakukan Inpex dan Shell juga dirasa tidak tepat. Sebab, proyek pengembangan tersebut belum mencapai titik temu.


"Tidak benar, bahwa proyek tidak dapat dilanjutkan karena belum ada keputusan pemerintah," jelas Haposan.

Doktor Geologi Minyak lulusan ITB dan Universitas Texas di Amerika Serikat ini, mengatakan, tertundanya pengembangan lapangan gas Abadi disebabkan kondisi harga minyak dunia yang sedang lesu. Imbasnya, harga jual LNG ikut rendah.

Haposan tambahkan, sejumlah proyek FLNG di dunia juga mengalami penundaan akibat dari rendahnya harga jual LNG saat ini. Mereka diantaranya, yakni FLNG-2 Petronas, Exeller Energy di Puerto Rico, Pre Salt  - Brazil, Scarborough - Australia, Browse - Australia, Pasific Rubiales - Kolombia, Bonaparte -Australia, dan satu proyek FLNG di  Norwegia.

Mengutip Dr. Fesharaki, ketua FACTS Global Energy, sebuah lembaga riset yang berbasis di Singapura, bahwa sebagian besar proyek LNG baru akan menguntungkan bila harga minyak berada di kisaran antara USD 80-90/bbl. Sayangnya saat ini harga minyak masih berada di level USD 38-40/bbl.

"Dengan demikian, seandainya pun Pemerintah telah memberikan persetujuan POD (plan of development), tapi karena proyek ini tidak feasible dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, maka proyek akan tetap mengalami penundaan. Apalagi, seperti kita ketahui, bahwa hingga saat ini belum ada calon pembeli jangka panjang LNG lapangan Abadi- yang merupakan salah satu syarat persetujuan POD dan keputusan FID oleh investor. Penundaan proyek akan mengurangi volume pekerjaan yang  berdampak terhadap pengurangan pekerja," demikian Haposan. [sam]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya