Berita

Amin Sunaryadi/net

Politik

BLOK MASELA

Jelas, Kepala SKK Migas Bermaksud Menyudutkan

KAMIS, 17 MARET 2016 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebaiknya Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi, tidak terlalu perlu cepat mengeluarkan pernyataan terkait informasi yang datangnya dari informasi Inpex dan Shell ke ruang publik.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Kamis (17/3).

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi, tentang informasi dari Inpex Indonesia, bahwa Inpex Indonesia telah memutuskan untuk melakukan downsizing personil di Indonesia karena tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait pengembangan Blok Masela. Downsizing tersebut direncanakan hingga menjadi 40 persen dari total personil di Indonesia. SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan dapat menimbulkan lay off.


Sejalan dengan hal itu, SKK Migas juga menerima informasi dari Shell Indonesia bahwa CEO Shell telah meminta para engineer Shell di Belanda, Kuala Lumpur dan Jakarta yang semula bekerja untuk proyek Masela segera mulai mencari pekerjaan baru di internal Shell global.

"Lebih baik dibahas saja dengan Kementerian ESDM dan Menko Kemaritiman dalam ruang tertutup sesuai Tupoksinya untuk mendapat solusi yang baik dan sejuk," kata Yusri.

Yusri mengatakan, pernyataan publik Amin Sunaryadi yang membuka "informasi" Inpex dan Shell bisa diartikan bermaksud lain.

"Yaitu untuk menyudutkan pihak lain yang lain dianggap berseberangan dengan konsepnya dengan pihak SKK Migas, sehingga ingin membentuk persepsi di publik bahwa semua penundaan proyek ini disebabkan oleh kelompok-kelompok penentang pembangunan kilang LNG di laut," jelasnya.

"Kalau dugaan ini mengadung kebenaran, tentu tidaklah terlalu salah kalau muncul wacana di publik menuntut kepala SKK Migas diganti saja dengan orang yang lebih paham dalam memimpin institusi SKK Migas," lanjut Yusri. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya