Berita

ahok/net

Ahok: DPR Tidak Profesional Dan Tidak Ngerti UU

RABU, 16 MARET 2016 | 14:38 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota DPR di Senayan mulai memanas. Ahok mempertanyakan rencana Komisi III DPR yang akan memanggilnya terkait dugaan korupsi dalam pemebelian lahan RS Sumer Waras.

Terkait rencana pemanggilan itu, Ahok menyebut anggota dewan tidak mengerti UU. Menurutnya, seharusnya yang dipanggil adalah BPK dan KPK, bila ingin menanyakan perkembangan kasus itu.

"Menurut saya, panggil saya itu, mereka (DPR) nggak profesional, nggak ngerti hirarki UU," kata anggota DPR ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (16/3).


Ahok menambahkan, pemanggilan untuk KPK, karena KPK yang menangani kasus itu. Sementara pemanggilan untuk BPK, karena instansi itu lah yang melakukan audit investigasi keuangan daerah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Komisi III merasa itu sudah ada ketemu. Lalu yang memilih KPK siapa, Komisi III toh? Berarti Komisi III secara logika saja, pernah DPR RI loh saya. seharusnya dia manggil KPK dong, manggil BPK," tegasnya.

"Saya harap teman-teman Komisi III, kerjalah yang profesional. Yang milih anggota BPK anda, yang milih KPK anda. Kalau anda bilang mereka tidak profesional, ya panggil," sambung Ahok.

Lebih lanjut dia mengatakan pemanggilan dirinya akan percuma. Sebab dia tidak bisa memaparkan hasil audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh BPK. Sehingga, Komisi III harus memanggil KPK dan BPK untuk memaparkan hasil audit jika ingin ada kejelasan.

"Kalau manggil saya, saya nggak boleh buka auditnya BPK. Kalau saya buka, nanti orang-orang pinter tadi bilang, 'eh anda pidana'. Karena membuka hasil investigasi audit. Ini mah namanya kampungan komisi III," pungkas Ahok dengan nada geram. [rus]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya