Berita

ahok/net

Ahok: DPR Tidak Profesional Dan Tidak Ngerti UU

RABU, 16 MARET 2016 | 14:38 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota DPR di Senayan mulai memanas. Ahok mempertanyakan rencana Komisi III DPR yang akan memanggilnya terkait dugaan korupsi dalam pemebelian lahan RS Sumer Waras.

Terkait rencana pemanggilan itu, Ahok menyebut anggota dewan tidak mengerti UU. Menurutnya, seharusnya yang dipanggil adalah BPK dan KPK, bila ingin menanyakan perkembangan kasus itu.

"Menurut saya, panggil saya itu, mereka (DPR) nggak profesional, nggak ngerti hirarki UU," kata anggota DPR ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (16/3).


Ahok menambahkan, pemanggilan untuk KPK, karena KPK yang menangani kasus itu. Sementara pemanggilan untuk BPK, karena instansi itu lah yang melakukan audit investigasi keuangan daerah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Komisi III merasa itu sudah ada ketemu. Lalu yang memilih KPK siapa, Komisi III toh? Berarti Komisi III secara logika saja, pernah DPR RI loh saya. seharusnya dia manggil KPK dong, manggil BPK," tegasnya.

"Saya harap teman-teman Komisi III, kerjalah yang profesional. Yang milih anggota BPK anda, yang milih KPK anda. Kalau anda bilang mereka tidak profesional, ya panggil," sambung Ahok.

Lebih lanjut dia mengatakan pemanggilan dirinya akan percuma. Sebab dia tidak bisa memaparkan hasil audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh BPK. Sehingga, Komisi III harus memanggil KPK dan BPK untuk memaparkan hasil audit jika ingin ada kejelasan.

"Kalau manggil saya, saya nggak boleh buka auditnya BPK. Kalau saya buka, nanti orang-orang pinter tadi bilang, 'eh anda pidana'. Karena membuka hasil investigasi audit. Ini mah namanya kampungan komisi III," pungkas Ahok dengan nada geram. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya