Pemerintah Harus Lindungi Pengusaha Lokal

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) para pengusaha lokal tentu harus bisa bersaing dengan pengusaha asing baik di dalam negeri maupun dunia Internasional. Untuk dapat bersaing, maka kualitas manajemen, produk, hingga pelayanan harus dikedepankan.

Karena itu, setiap perusahaan besar yang jangkauannya luas pasti menggunakan atau memiliki sendiri lembaga atau bagian yang memastikan mutu produknya bisa diterima oleh konsumen. Namun masalahnya, saat ini koperasi atau UKM belum bisa seperti perusahaan besar dalam menjaga dan meningkatkan standar mutunya untuk bisa diterima secara internasional.

"Pemerintah harus bisa melindungi pengusaha lokal dengan membantu memasarkan produk dalam negeri. Dan ikut serta menjaga dan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar internasional," jelas Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlas Sidik di Jakarta, Rabu (16/3).

Sehingga, lanjutnya, kesempatan untuk merebut pasar Asean yang terbuka seperti saat ini tidak sia-sia. Apalagi, pemerintah tengah gencar mengajak masyarakat untuk berkoperasi dan membangun usaha kecil dan menengah (UKM).

Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah yang dengan jelas membuka keran masuknya investor asing ke Indonesia. Mengingat, pada rapat kabinet terbatas akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta para menteri bidang ekonomi untuk mempercepat proses perizinan investasi bagi investor asing.

"Kita butuh bukti nyata dari pemerintah sesuai dengan janji kampanye yang ingin menguatkan produk dalam negeri. Apalagi, sekarang izin investasi pengusaha asing sudah dipermudah. Jangan sampai produk UKM kita kalah saing dengan produk asing," tutur Moekhlas.

Dia menambahkan, jika pemerintah tidak bisa melindungi produk dalam negeri dari derasnya produk asing di era MEA maka dapat mengancam keberadaan produk lokal itu sendiri. Dan secara perlahan membunuh pengusaha lokal.

"Tentunya konsep Trisakti Bung Karno yang selama ini selalu dikampanyekan Presiden Jokowi terutama dalam poin Berdikari dalam bidang ekonomi bisa terwujud nyata dan tidak hanya sebatas slogan saja," tutup Moekhlas. [wah]