Berita

Politik

Di Balik Kepuasan Jokowi Pada Target Dwelling Time

SENIN, 14 MARET 2016 | 18:12 WIB | OLEH: ALDI GULTOM

Sebetulnya, target awal perbaikan dwelling time atau waktu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sudah terwujud oleh pemerintahan Joko Widodo.

Dari sebelumnya sekitar 7 hingga 8 hari, sekarang 3,5 hari. Namun belakangan Presiden Joko Widodo menginginkan waktu itu dipersingkat lagi hingga sampai 3 hari.

Sebetulnya, target itu muncul pertama kali dari insiden kemarahan Presiden ketika melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6/2015).


Saat itu ia mengancam akan mencopot menteri, direksi badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan, hingga operator di lapangan yang dianggap tak mampu mempersingkat dwelling time sesuai target yang ditetapkan.

Kala itu juga, jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman masih dipegang Indroyono Soesilo, dan kursi Direktur Utama PT Pelindo II masih diduduki Richard Joost Lino (kini "menjabat" tersangka dugaan korupsi Pelindo II).

Jokowi ragu dengan pengakuan para pejabatnya kala itu bahwa dwelling time di Priok 5,5 hari. Di samping keraguan itu, menurutnya, dwelling time paling tidak harus dipersingkat menjadi 4,7 hari. Itulah target awal yang muncul dari mulut presiden kala itu.

Kini banyak pihak mengkait-kaitkan pernyataan Jokowi ketika meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).
 
Saat itu, Jokowi digambarkan oleh kebanyakan media sangat tidak puas dengan capaian dwelling time, bahkan sampai mengancam menteri yang terkait.

"Enggak boleh ada korban lagi, saya enggak main-main masalah ini," demikian kira-kira pernyataan presiden.

Oleh banyak kalangan, ucapan Jokowi itu dijadikan senjata untuk menyudutkan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Sementara ada fakta lain yang "dipendam" yang sebetulnya bisa membuat persoalan target dwelling time ini lebih jernih.

Jokowi sendiri yang mengungkapkan kepuasannya atas kinerja Rizal dalam mempersingkat dwelling time. Jika sebelumnya dwelling time memakan waktu enam hari, maka per Januari 2016 sudah mencapai 4,7 hari. Itulah target pertama yang dicanangkan Jokowi setelah ia "mengamuk" di Priok pada Juni tahun silam.

Jokowi pun makin gembira ketika Rizal melaporkan capaian dwelling time sudah di bawah 3 hari. Jokowi percaya, jika dwelling time terus ditekan maka Indonesia tak akan lagi berkutat pada persoalan ongkos logistik yang mahal dan produk yang tidak bersaing.

"Pak Menko sampaikan sudah di bawah tiga hari. Sudah mirip-mirip Singapura dan Malaysia," begitu kata Jokowi yang terekam media, pada Senin 22 Januari 2016.
 
Jadi, sebetulnya apa yang dikatakan Jokowi soal target dwelling time di Indonesia harus bisa setara dengan Malaysia atau Singapura, yang tidak lebih dari 2 hari, adalah target baru.

Target baru itu diutarakan Jokowi setelah melihat kinerja Kemenko Maritim dan Sumber Daya menekan lama dwelling time hingga di bawah 5 sampai 3 hari, dari yang tahun lalu masih 7 hingga 8 hari.

Sebetulnya menarik menyimak pernyataan Deputi Bidang Sumber Daya dan Jasa Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Agung Kuswandono. Ia mengaku sebenarnya sangat sulit bagi Indonesia untuk menyamai waktu bongkar muat barang di pelabuhan Singapura. Singapura adalah pelabuhan transit peti kemas, sementara Pelabuhan Tanjung Priok adalah pemberhentian terakhir peti kemas.

Meski demikian, Kemenko Maritim dan Sumber Daya akan tetap melaksanakan apa yang menjadi amanat Presiden tersebut. Yang pasti, target mempercepat dwelling time tidak boleh mengorbankan aspek keamanan dan pertahanan negara. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya