Berita

Politik

Di Balik Kepuasan Jokowi Pada Target Dwelling Time

SENIN, 14 MARET 2016 | 18:12 WIB | OLEH: ALDI GULTOM

Sebetulnya, target awal perbaikan dwelling time atau waktu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sudah terwujud oleh pemerintahan Joko Widodo.

Dari sebelumnya sekitar 7 hingga 8 hari, sekarang 3,5 hari. Namun belakangan Presiden Joko Widodo menginginkan waktu itu dipersingkat lagi hingga sampai 3 hari.

Sebetulnya, target itu muncul pertama kali dari insiden kemarahan Presiden ketika melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6/2015).


Saat itu ia mengancam akan mencopot menteri, direksi badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan, hingga operator di lapangan yang dianggap tak mampu mempersingkat dwelling time sesuai target yang ditetapkan.

Kala itu juga, jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman masih dipegang Indroyono Soesilo, dan kursi Direktur Utama PT Pelindo II masih diduduki Richard Joost Lino (kini "menjabat" tersangka dugaan korupsi Pelindo II).

Jokowi ragu dengan pengakuan para pejabatnya kala itu bahwa dwelling time di Priok 5,5 hari. Di samping keraguan itu, menurutnya, dwelling time paling tidak harus dipersingkat menjadi 4,7 hari. Itulah target awal yang muncul dari mulut presiden kala itu.

Kini banyak pihak mengkait-kaitkan pernyataan Jokowi ketika meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).
 
Saat itu, Jokowi digambarkan oleh kebanyakan media sangat tidak puas dengan capaian dwelling time, bahkan sampai mengancam menteri yang terkait.

"Enggak boleh ada korban lagi, saya enggak main-main masalah ini," demikian kira-kira pernyataan presiden.

Oleh banyak kalangan, ucapan Jokowi itu dijadikan senjata untuk menyudutkan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Sementara ada fakta lain yang "dipendam" yang sebetulnya bisa membuat persoalan target dwelling time ini lebih jernih.

Jokowi sendiri yang mengungkapkan kepuasannya atas kinerja Rizal dalam mempersingkat dwelling time. Jika sebelumnya dwelling time memakan waktu enam hari, maka per Januari 2016 sudah mencapai 4,7 hari. Itulah target pertama yang dicanangkan Jokowi setelah ia "mengamuk" di Priok pada Juni tahun silam.

Jokowi pun makin gembira ketika Rizal melaporkan capaian dwelling time sudah di bawah 3 hari. Jokowi percaya, jika dwelling time terus ditekan maka Indonesia tak akan lagi berkutat pada persoalan ongkos logistik yang mahal dan produk yang tidak bersaing.

"Pak Menko sampaikan sudah di bawah tiga hari. Sudah mirip-mirip Singapura dan Malaysia," begitu kata Jokowi yang terekam media, pada Senin 22 Januari 2016.
 
Jadi, sebetulnya apa yang dikatakan Jokowi soal target dwelling time di Indonesia harus bisa setara dengan Malaysia atau Singapura, yang tidak lebih dari 2 hari, adalah target baru.

Target baru itu diutarakan Jokowi setelah melihat kinerja Kemenko Maritim dan Sumber Daya menekan lama dwelling time hingga di bawah 5 sampai 3 hari, dari yang tahun lalu masih 7 hingga 8 hari.

Sebetulnya menarik menyimak pernyataan Deputi Bidang Sumber Daya dan Jasa Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Agung Kuswandono. Ia mengaku sebenarnya sangat sulit bagi Indonesia untuk menyamai waktu bongkar muat barang di pelabuhan Singapura. Singapura adalah pelabuhan transit peti kemas, sementara Pelabuhan Tanjung Priok adalah pemberhentian terakhir peti kemas.

Meski demikian, Kemenko Maritim dan Sumber Daya akan tetap melaksanakan apa yang menjadi amanat Presiden tersebut. Yang pasti, target mempercepat dwelling time tidak boleh mengorbankan aspek keamanan dan pertahanan negara. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya