Ribuan sopir angkutan umum dari Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) melakukan unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3) pagi.
Salah seorang koordinator tim gabungan dari Taxi Express, Sodikin, mengatakan unjuk rasa untuk menyampaikan agar pemangku kepentingan menegakkan aturan terkait broperasinya angkutan ilegal berplat hitam berbasis aplikasi internat, seperti Uber dan Grab.
"Pada hakikatnya Uber dan Grab Car menyerobot beberapa izin. Termasuk merampok mata pencaharian kami. Mereka telah merampas hak kami sebagai angkutan umum yang telah berjuang bertahun-tahun melayani masyarakat dengan baik. Mereka menghancurkan sistem transportasi yang ada di Jakarta terutama," ungkap Sodikin.
Dia menyebut pengoperasian jasa angkut dengan sistem perusahaan start up melangar undang-undang lalu lintas tahun 1992, mengenai angkutan umum dan jalan raya.
"Sebagai penghubung perusahaan asing yang ada di Indonesia mereka tidak ada Kir, tidak ada izin usaha. Kami tidak punya izin saja kami dilarang," tegasnya.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beserta pemangku kepentingan lainnya untuk segera menutup layanan aplikasi tersebut.
"Saya minta kepada pejabat berwenang untuk gubernur, presiden, atau Kominfo untuk menutup aplikasi Uber dan Grab," imbuhnya.
Dari laporan yang diterima Polda Metro Jaya, estimasi massa dalam unjuk rasa nanti sekitar 2.000 orang yang terdiri dari 800 sopir taksi, 200 sopir angkutan bus kecil, 800 sopir angkutan lingkungan, dan 200 sopir bus kota. Setelah perwakilan bertemu Ahok, para demonstran akan melanjutkan unjuk rasa di Istana Negara dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
[dem]
