Berita

ilustrasi/net

Politik

Mengapa Istilah Deparpolisasi Muncul Lagi?

SABTU, 12 MARET 2016 | 09:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Deparpolisasi, istilah yang sedang beken belakangan ini, muncul setelah Basuki Tjahaja Purnama sebagai petahana Gubernur DKI Jakarta, memilih mencalonkan diri untuk Pilgub DKI Jakarta lewat jalur perseorangan atau independen.

Peneliti politik dari Populi Center, Tommy Legowo, menyatakan, deparpolisasi adalah upaya atau proses yang disengaja atau tidak disengaja mengurangi atau bahkan menihilkan peran partai politik.

"Dalam konteks demokrasi, parpol pilar utama demokrasi. Dalam demokrasi, jika parpol dinihilkan perannya, maka demokrasi enggak jalan. Jadi, depaprpolisasi yang dibicarakan belakangan itu mempunyai pengertian seperti itu," kata dia dalam diskusi bertema "Deparpolisasi, Koreksi atau Sanksi Politik" di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/3).


Di era Orde Baru, lanjutnya, deparpolisasi dilakukan berbeda yakni lewat penyederhanaan parpol. Jumlah parpol dibatas menjadi tiga saja.

Menurut dia, kini istilah deparpolisasi muncul kembali akibat langkah Ahok memilih jalur independen.

Ahok dianggap menjadi saingan parpol-parpol yang sebelumnya mendominasi jalur politik menuju pemilihan kepala daerah. Apalagi, sejarahnya Ahok bisa duduk di kursi Gubernur tak lepas dari dukungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Pilgub DKI tahun 2012.

"Jalan yang tadinya lewat parpol, jadi ada saingannya. Jadinya peran parpol dianggap agak berkurang," jelasnya.

"Orang masuk parpol sukarela, keluar dari parpol pun secara sukarela. Tapi, dalam parpol memang ada prinsip penting soal loyalitas anggota terhadap partai. itulah jiwa parpol. Kalau loyalitas hilang, parpol hilang," lanjut dia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya