Berita

Ratna Sarumpaet/net

Ratna Sarumpaet: Ahok Bisa Beli Tentara, Polisi Dan KPK

JUMAT, 11 MARET 2016 | 19:29 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituding bisa membeli tentara dan polisi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpaet mencontohkan, dalam dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang saat ini sedang ditangani KPK, orang nomor satu di ibukota tersebut menggunakan kekuatan TNI dan polisi untuk mengamankannya.

"Ahok bisa beli apa saja. Dia sudah beli tentara, dia beli kepolisian, dia beli KPK," beber Ratna dalam diskusi bertema 'Jakarta Tanpa Ahok', di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (11/3).


Dia menyesalkan pernyataan lembaga anti rasuah yang belum dapat menetapkan Ahok sebagai tersangka dikarenakan masih melakukan penyelidikan korupsi Sumber Waras.

"KPK memberikan pernyataan yang meyakinkan bahwa masih dicari. Jadi tidak ada bukti untuk mendorong Ahok menjadi tersangka," ujar Ratna.

Padahal, Ratna mengaku mengikuti kasus Sumber Waras sejak awal ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) sampai tahap audit investigasi. Maka dari itu, dia mensinyalir Ahok telah melakukan pelanggaran.

"Bahkan dari pelapor Pak Amir Hamzah kita bisa melihat bukti-bukti dan secara logika orang bodoh pun bisa tahu ini jelas melanggar," tukasnya.

Dia juga menyatakan sudah menyurati Komisi III DPR RI soal masalah tersebut dengan harapan dapat diperhatikan oleh parlemen.

"Kita menulisi surat ke komisi III untuk tatap muka, untuk melaporkan, untuk menanyakan apa sih yang bisa dilakukan Komisi III kepada KPK yang modelnya seperti ini. Kita mau mendorong mereka melakukan tugasnya untuk mengawal, untuk push. Itu yang sekarang sedang kita kerjakan," tegas Ratna yang juga ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). [wah] 

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya