Berita

yusril ihza mahendra/net

Hukum

Lima Profesor Tetap Pasang Badan Bela Ongen

KAMIS, 10 MARET 2016 | 01:54 WIB | LAPORAN:

Sekitar lima profesor siap pasang badan membela Yulian Paonganan atas dugaan melanggar UU Pornografi dan UU ITE, Ongen dianggap bersalah akibat memposting tagar #PapaDoyanLonte berikut foto Jokowi dan artis hot Nikita Mirzani.

Informasi yang berkembang menyebutkan, Kejaksaan Agung sudah merampungkan berkas perkara dari polisi dengan status P-21.

Namun, pengacara Ongen, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pihaknya belum tahu pasti apakah berkas Ongen sudah selesai di tingkat penuntutan.


"Belum pasti P-21. Terakhir dikembalikan. Tapi kalau memang P-21, kalau begitu kita hadapi di pengadilan," kata Yusril saat dikontak, Rabu (9/3).

"Saya yang akan turun langsung di pengadilan," sambung dia menegaskan.

Sementara pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kaget perkara Ongen sudah dilimpahkan.

"Kata-kata dan foto itu tidak masuk unsur pornografi. Hukum apa yang dipakai oleh kejaksaan?" tanya dia ketika dihubungi terpisah.

"Mudah-mudahan nanti Jaksa memberikan SKP2, karena ini jelas tidak masuk akal," imbuh Margarito.

Dia menegaskan, seharusnya Presiden Jokowi sendiri yang mengadu ke polisi kalau memang merasa terhina. Bila itu dilakukan Jokowi, maka mau tidak mau, dia pun akan diperiksa sebagai pelapor.

"Atas nama harga diri, Jokowi harus mengadu dan diperiksa tidak bisa dimandatkan, diwakilkan atau dikuasakan. Jika emang masuk delik aduan, jadi pertanyaan, kapan Jokowi mengadu dan diperiksa. Ini unsur mutlak jika delik aduan. Atau mungkin, Jokowi mengadu dan diperiksa diam-diam, jika begitu lain soal," kritik Margarito.

Atas dasar itu, Margarito menuding ada unsur lain dalam kasus ini.

Menurut Margarito, bukan tidak mungkin ada hal lain di balik kasus ini mengingat Ongen memiliki kemampuan mengembangkan drone. Bahkan drone buatan Ongen sudah dipesan Kementerian Pertahanan.

"Semoga kasus ini tidak disidangkan, karena akan rusak hukum kita, dan bangsa Indonesia makin tidak sehat," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Zainudin Ali serta ahli bahasa, Prof Hanafie Sulaiman pakar bahasa Indonesia juga siap memberikan keterangan di pengadilan sebagai saksi ahli jika dibutuhkan.

"Berapa kali saya sampaikan, kata lonte dan foto itu tidak masuk kategori porno. Jadi nanti akan disampaikan di pengadilan, jika diperlukan sebagai saksi ahli," ujar Hanafie.

Dia mengatakan, siap memberikan keterangan dari sisi ilmu bahasa terkait kata-kata yang disampaikan oleh Ongen. "Kapanpun saya siap memberikan keterangan dari sisi ilmu bahasa," ujarnya.

Prof. Andi Hamzah, pakar hukum dari Universitas Trisakti mengatakan apa yang disampaikan oleh Ongen bukan pornogarfi.

"Itu bukan porno, tapi masuk penghinaan atau pelecehan kepada presiden, itupun pasal tentang itu sudah dicabut MK". ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya siap memberikan keterangan sebagai saksi ahli, Andi Hamzah mengatakan kasus ini terlalu kecil. Dia akan merekomendasikan pakar lain dari Fakultas Hukum Universitas Trisaksti.

"Kasus ini terlalu kecil buat saya. Nanti saya kirim orang dari Fakultas. Hukum Universitas Trisakti untuk jadi saksi ahli," tandasnya. [sam]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya