Berita

Jokowi Seharusnya Boikot Produk Perusahaan MNC Pendukung Israel

RABU, 09 MARET 2016 | 22:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyambut baik inisiatif negara-negara anggota Organisai Konferensi Islam (OKI) untuk melakukan aksi boikot terhadap produk Israel.

Namun, akan lebih baik lagi kalau produk-produk perusahaan Multinational Corporation (MNC) yang mendukung Israel juga diboikot.

"Salah satu poin penting dalam Deklarasi Jakarta menyebutkan seruan boikot semua negara anggota OKI terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan," jelas Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, Adhe Nuansa Wibisono, (Rabu, 9/3).


"KAMMI menilai seharusnya boikot tersebut tidak hanya diserukan terhadap produk Israel tetapi juga diserukan terhadap produk perusahaan multinasional yang memberikan donasi dan dukungan finansial terhadap Israel," sambung Wibisono.

Tuntutan boikot produk Israel ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato penutupan KTT Luar Biasa OKI pada Senin (7/3) kemarin.

Seruan ini kepada negara-negara OKI tersebut sebagai salah satu bentuk peningkatan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. "Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ucap Presiden.

Namun belakangan, pihak Istana meluruskan boikot produk Israel yang dimaksud Presiden. Juru Bicara Presiden Johan Budi menjelaskan, boikot yang dimaksud oleh Presiden tersebut bukan barang, tapi kebijakan. "Konteksnya kan boikot kebijakan, larangan Israel di Palestina," tegas Johan kemarin.

Namun, Kementerian Luar Negeri RI menepis pernyataan Johan. Melalui keterangan pers hari ini, Kemlu memastikan OKI yang diserukan Presiden Jokowi tersebut adalah boikot terhadap produk-produk yang dihasilkan di dalam atau oleh wilayah pemukiman ilegal Israel.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam butir 16 Deklarasi Jakarta hasil KTT Luar Biasa OKI yang digelar di Indonesia pada 6-7 Maret lalu.. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya