Bahaya besar tengah dihadapi pertanian tebu dan industri gula nasional. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun ini mengancam rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mencapai swasembada gula pada tahun 2017.
Efisiensi dalam industri gula nasional saat ini sangat minim. Apalagi jika dibandingkan dengan industri gula di negara tetangga Thailand. Di Indonesia, rata-rata rendemen tebu yang dihasilkan pabrik gula hanya mencapai 7 persen saja.
"Bandingkan dengan Thailand yang sudah mencapai 10 bahkan 11 persen. Kita sangat ketinggalan jauh," kata pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Sahat M. Pasaribu kepada redaksi, Selasa (8/3).
Dia menjelaskan, kondisi itu terjadi karena inefisiensi industri gula di Indonesia. Mulai dari manajemen tanam tebu, permodalan petani, ketersediaan pupuk, sarana transportasi, dan aturan pendukungnya membuat petani tebu tidak mendapatkan dukungan maksimal. Belum lagi, jika membandingkan mesin-mesin pabrik tebu sudah banyak ketinggalan dibandingkan Thailand yang lebih modern.
"Terkait pelaksanaan MEA nanti suka atau tidak gula dari luar akan masuk ke Indonesia, terutama dari Thailand. Apalagi saat ini yang bisa dilakukan masyarakat atau petani di Indonesia adalah bertahan saja, belum bisa menyerang ke luar negeri. Jadi, negeri kita hanya akan jadi pasar, devisa kita akan terbang ke luar negeri. Tentu sangat disayangkan semua fakta ini," ungkap Sahat.
Permintaan gula di Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meningkat bagaikan pasar empuk.
"Jika kita bisa mempertahankan pasar di dalam negeri saja, saya kira adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak usah berpikir soal ekspor dululah," beber Sahat.
Untuk sekedar bertahan saja para petani tebu di Indonesia harus diberikan banyak kemudahan, dilindungi dan didampingi untuk bisa bersaing dengan serbuan gula impor yang akan membanjiri pasaran dalam negeri nantinya.
"Dalam hal ini petani harus dibantu karena kelemahan utama petani kita itu tak punya modal, tak punya agunan untuk dijaminkan ke bank, tapi mereka harus berproduksi. Sementara pemerintah tidak membantu atau memberikan jalan keluar," jelas Sahat.
Lebih menyedihkan lagi, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) sama sekali tidak berpihak kepada petani. Mereka cenderung berpihak kepada pengusaha atau PTPN. Budaya di Indonesia yang menganggap petani adalah kaum rendahan yang harus tunduk, patuh dan hormat kepada pegawai PTPN harus dihilangkan.
"Susah sekali menghilangkan budaya itu, padahal PTPN itu butuh petani. Kalau tidak ada petani tebu mereka mau ngapain. Jangan ada lagi budaya antara tuan tanah dan pekerja, ini tidak benar. Mereka adalah mitra," tutur Sahat.
Untuk bisa menghilangkan budaya tersebut dan membuat sejajar petani dan pengusaha tebu atau pegawai PTPN maka sistem jual beli putus komoditas tebu mesti diterapkan. Selama ini, sistem bagi hasil antara petani dan pabrik terbukti kurang berpihak kepada petani tebu.
Berdasarkan pengalaman tahun 2015, Harga Patokan Petani (HPP) dipatok sebesar Rp 8.500 per kilogram dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8.250 per kilogram. Akan tetapi, fakta di lapangan, harga gula lelang petani hanya sebesar Rp 7.900 per kilogram. Petani khawatir kejadian itu bisa terulang pada musim giling tahun berikutnya.
Sementara, Ketua Paguyuban Petani Tebu Rakyat Jember Ali Fikri menambahkan bahwa turunnya harga lelang gula petani tahun 2015 juga disebabkan maraknya peredaran gula rafinasi atau raw sugar yang diperuntukkan kalangan industri sebagai bahan baku makanan atau minuman.
[wah]
