Berita

m. qodari/net

Politik

BLOK MASELA

Qodari: Gaduh Positif Itu Penting Agar Rakyat Paham Mana Kebijakan Terbaik

SABTU, 05 MARET 2016 | 09:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada dua jenis gaduh atau ribut. Ada ribut yang perlu dan ribut yang tidak perlu.

Demikian disampaikan analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Qodari, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu pagi (5/3).

Ribut yang tidak perlu, dia contohkan seperti pada kasus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Marwan Jafar, yang marah-marah karena tertinggal pesawat. Perilaku Marwan waktu itu dikritik oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.


"Ada menteri yang komentari menteri lain karena terlambat naik pesawat. Walau menteri itu salah karena dia menyalahkan direksi penerbangan, maka tak perlu menteri yang lain mengomentari menteri itu karena dia sudah dimarahi publik," jelasnya.

Menurut Qodari, ada gaduh yang sangat perlu. Misalnya terjadi pada isu Blok Masela. Kegaduhan terkait Blok Masela sangat perlu dibuka ke publik karena kaitannya dengan anggaran negara yang besar dan unsur kemanfaatan publik.

"Menurut saya ini bagus sekali. Saya beda pendapat dengan orang yang mengatakan ini gaduh. Menurut saya, ada gaduh positif dan negatif. Positif karena bergizi tinggi mirip gado-gado," terangnya.

Qodari tegaskan, debat mengenai nasib pengembangan Blok Masela atau masa depan Freeport membuka mata publik akan urusan-urusan yang tadinya bersifat sangat tertutup.

"Publik menjadi tahu, menjadi paham, mana kebijakan terbaik. Ujungnya akan kelihatan siapa benar dan siapa salah. Akan kelihatan itu semua persoalan yang selama ini disimpan," jelasnya.

Justru, lanjut dia, rakyat memerlukan orang-orang yang mau menjabarkan isu kepentingan bangsa dan negara yang selama ini tertutup dari publik.

"Kalau debatnya cuma di ruang kabinet apakah kita tahu? Kita enggak tahu. Perlu ada agen-agen yang menjabarkan informasi yang diwacanakan di dalam sehingga kita tahu kebijakan yang terbaik," jelasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya