Gencatan Senjata Suriah Diwarnai Saling Klaim Pelanggaran

Gencatan senjata di Suriah harus dihormati. Satu-satunya tindakan yang bisa ditoleransi selama gencatan adalah serangan terhadap ISIS dan Front Al Nusra.

Demikian dikatakan Presiden Prancis, Francois Hollande, saat jumpa pers bersama Kanselir Jerman, Angela Merkel, dikutip dari Aljazeera.

Hollande menambahkan bahwa ada kesepakatan untuk menjadikan gencatan senjata sebagai momen terbaik mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan membuka proses transisi politik di Suriah.

Sebelumnya, setelah pertemuan puncak Perancis-Inggris pada hari Kamis, Hollande dan Perdana Menteri Inggris David Cameron sempat menyatakan kekhawatiran mereka atas serangan yang masih berlangsung terhadap pasukan oposisi pemerintahan di Suriah.

"Kami meminta semua pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Rusia dan rezim Suriah, untuk segera mengakhiri serangan terhadap kelompok oposisi moderat," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama menjelang teleconference para pemimpin Perancis, Inggris, Jerman dan Italia, yang berlangsung pada Jumat (4/3).

Sementara di pihak lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan ada 14 pelanggaran gencatan senjata di Suriah sepanjang Kamis lalu. Pelanggaran itu berupa serangan bom ke daerah pemukiman dan basis pasukan pemerintah Suriah di provinsi Damaskus, Latakia, Hama dan Deraa.

Gencatan senjata di Suriah berlaku mulai Sabtu pekan lalu (27/3). Kesepakatan ini adalah hasil pembicaraan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon. Mereka sepakat, gencatan senjata tidak berlaku untuk kelompok teroris seperti ISIS dan Front Al Nusra.

Meskipun ada fakta-fakta pelanggaran di atas, PBB menegaskan bahwa gencatan senjata terbatas telah menghasilkan kemajuan yang berarti.

Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan tingkat kekerasan di wilayah itu telah sangat berkurang. [ald]