Pembangunan nasional yang berjalan saat ini dinilai banyak pihak berlangsung tanpa visi dan arah kebangsaan yang jelas. Dalam praktik berbangsa saat ini, banyak yang tidak sesuai lagi dengan UUD.
Menurut Anggota Fraksi PKS MPR RI Sigit Sosiantomo, perlu dihadirkan kembali sebuah haluan negara layaknya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Yang kita rasakan saat ini negara berjalan seperti tanpa haluan. Sepertinya perlu dihadirkan lagi haluan negara seperti GBHN," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar 'Pancasila, UUD NRI, Bhinneka Tungal Ika dan NKRI' di Gedung Panca Bhakti Warga, Perum UKA 1 No 2A, Kendung, Surabaya, beberapa waktu lalu.
Sigit mengatakan, GBHN memang telah dihapuskan dan digantikan dengan UU Nomor 25/2004 dan UU Nomor 17/2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Namun sejauh ini bagaimana capaian-capaian dalam berbangsa dan bernegara.
"Apakah sesuai target dan harapan UUD, atau banyak yang gagal? Apakah tujuan reformasi tercapai dengan RPJPN ini? Perlu dievaluasi capaian-capaian RPJPN ini," imbuh Sigit.
Sebab menurut Sigit, realisasi RPJPN belum dirasakan masyarakat sepenuhnya dan menilai pembangunan saat ini kehilangan arah dan identitas nasional, serta kerap dinilai autopilot.
"Ya wajar saja. Karena yang dirasakan saat ini Indonesia pasca reformasi makin liberal, dan fungsi negara tidak dirasakan. Dimana identitas pembangunan nasional yang menjunjung tinggi kebangsaan?" jelasnya.
Dia mencontohkan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi banyak yang bertentangan dengan pasal 33 UUD karena penguasaan sumber daya alam lebih besar oleh kepentingan asing daripada negara. Contoh lain, program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai protes dari masyarakat luas. Belum lagi kasus Freeport.
Apalagi lanjut dia, dunia saat ini berkembang dinamis. Indonesia sudah memasuki era kerja sama ekonomi regional dan internasional yang cenderung liberal seperti Trans Pacific Partnership (TPP) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Ganti presiden, ganti prioritas pembangunan nasional. Pijakannya adalah janji kampanye, bukan lagi haluan dasar pembangunan nasional. Yang seharusnya, janji-janji kampanye presiden berdasarkan haluan yang telah digariskan. Jadi dievaluasi saja, seberapa besar capaian pembangunan saat ini sesuai RPJPN dan UUD? berkesinambungan atau tidak? Jika tidak, lebih baik pertimbangkan hidupkan lagi model GBHN," cetusnya.
Namun demikian, anggota Komisi V DPR ini mengungkapkan, haluan negara yang dimaksud bukanlah GBHN ala Orde Baru. Melainkan haluan negara yang bersifat jangka panjang, terukur dan berkesinambungan namun dengan konteks kebangsaan hari ini meski berganti kepemimpinan.
"Saya dengar MPR juga sedang mengkaji untuk amandemen UUD lagi terkait menghadirkan lagi haluan negara. Mungkin akan ada beberapa konsekuensi seperti mereposisi ulang MPR. Tapi ini penting untuk menjaga NKRI," pungkasnya.
[rus]
