Berita

zainal bintang/net

Politik

KISRUH GOLKAR

Kesepakatan Damai Partai Beringin Terancam Rontok

KAMIS, 03 MARET 2016 | 16:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kisruh Partai Golkar semakin rumit. Rencana Munas rekonsiliasi "partai beringin" itu dibayang-bayangi kebuntuan.

Upaya jalan tengah melalui kesepakatan Trio Islah (Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono) dan perpanjangan umur masa bakti Munas Riau terancam rontok di tengah jalan.

Demikian disampaikan politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada wartawan, Kamis (3/3). Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR ini menyorot Keputusan Mahkamah Agung pada 29 Februari 2016. MA mengesahkan Munas Golkar di Bali tahun 2014, yang menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum.


"Penetapan MA itu lambat atau cepat akan mengubah kesepakatan islah dua kubu yang berseteru, yaitu kubu ARB (Munas Bali) dan kubu AL (Munas Ancol) yang semula  menyetujui Munas akan diadakan bulan April atau Mei 2016”, ujarnya.

Bintang mengaku sependapat dengan pernyataan pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, yang mengatakan bahwa putusan MA yang menolak kasasi kubu Agung Laksono menegaskan hanya kubu Munas Bali yang sah dan konsititusional. (Baca: Ahli Tata Negara: Putusan MA Sudah Keluar, Munas Rekonsiliasi Golkar Inkonstitusional)

Akibat putusan MA itu, kini sejumlah pengurus DPD I Golkar mulai bersuara menolak Munas tahun ini. Dengan kata lain, mereka berkeras meminta Munas Golkar dilaksanakan pada 2019 sesuai masa bakti kepengurusan hasil Munas Golkar di Bali 2014.

Jalan  buntu yang terlihat oleh Bintang adalah dengan timbulnya "perlawanan" dari sejumlah DPD I Provinsi yang notabene loyalis ARB, baik itu hasil Munas Riau (2009) ataupun hasil Munas Bali (2014) karena ARB adalah Ketua Umum pada kedua hasil Munas itu.

Bintang juga sepakat dengan Irman yang mengatakan pemerintah berada di luar demarkasi kedaulatan parpol. Satu-satunya institusi negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik dalam tubuh parpol hanya MA.

"Saya sangat prihatin, karena belakangan ini menyaksikan nasib parpol ditentukan oleh selera pemerintah, tanpa menghormati konstitusi parpol," kata Ketua Koordinasi Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) ini. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya