Berita

Senior Golkar: Caketum Harus Bebas Dari Masalah Hukum

RABU, 02 MARET 2016 | 18:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di Pemilu 2014 harus mengalami keterpurukan di Pilkada serentak 2015. Partai beringin hanya menempati posisi sembilan dari 10 partai politik nasional yang terlibat dalam ajang tersebut.

Kondisi ini membuat tantangan pemimpin Golkar di masa mendatang semakin berat, bukan hanya karena tantangan eksternal namun juga internal yang baru masuk dalam tahap transisi bersatu kembali.

Politikus senior Golkar Siswono Yudhohusodo mengakui bahwa Golkar sedang mengalami keterpurukan sehingga diperlukan sosok pemimpin yang benar-benar bisa mengatasi masalah partai.


Salah satunya yang disorotnya adalah calon ketua umum Golkar harus bebas dari kasus hukum maupun berpotensi terjerat kasus hukum. Hal itu, menurut dia bisa membuat roda organisasi tidak berjalan dengan baik dan konsentrasi untuk membesarkan partai menjadi terhambat.

Karena itu, Siswono meminta kandidat yang berniat ikut kontestasi Munaslub Golkar 2016 nanti harus bebas kasus hukum dan yang berpotensi terjerat hukum tidak usah maju.

"Di negara-negara beradab orang yang bermasalah tidak akan maju dalam kontestasi politik," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3).

Dia menilai dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi bagi seorang yang berpotensi terjerat kasus hukum, untuk tidak ikut berkompetisi di Munas. Siswono juga menyayangkan adanya budaya transaksional yang dilakukan beberapa kader Golkar sehingga memanfaatkan politik untuk bisnis.

Dia mencontohkan, kader Golkar yang meminta saham PT. Freeport Indonesia lalu melalukan lobi-lobi hingga bertemu dengan jajaran elit perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

"Budaya transaksional di Golkar semakin parah, sampai ada yang bicara soal saham Freeport, itu kan betul-betul memanfaatkan politik untuk bisnis sehingga harus ditinggalkan," ujar Siswono.

Mantan Menteri Pertanian ini juga mengakui perpecahan di internal Golkar membuat partai itu akan sulit memenangkan Pemilu 2019 karena bisa terlihat dari capaian politik Golkar di Pilkada serentak 2015.

Karena itu dia menilai Golkar memerlukan sosok pemimpin yang benar-benar diterima seluruh faksi di Golkar sehingga semua kekuataan partai itu bisa bersatu untuk mencapai kemenangan di Pemilu 2019.

"Saya ingin mengingatkan, Golkar bersatu saja sudah berat menang di Pemilu 2019 apalagi kalau kami pecah," katanya.

Terakhir, Siswono mengharapkan Caketum Golkar juga harus bisa membangkitkan budaya politik luhur yaitu bebas politik uang dan politik transaksional. [wah] 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya