Berita

swiss/net

Dunia

Swiss Tolak Rencana Deportasi Orang Asing Atas Kejahatan Ringan

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 11:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mayoritas warga Swiss menolak rencana aturan untuk mendeportasi atau mengusir secara otomatis orang asing yang melakukan kejahatan ringan di negara tersebut.

Setidaknya begitu yang terungkap dalam pemungutan suara atas referendum yang dilakukan akhir pekan kemarin (Minggu, 28/2). Sekitar 59 persen pemilih memilih "Tidak" pada proposal yang diajukan oleh sayap kanan Partai Rakyat Swiss tersebut.

Dalam pemungutan suara tersebut, seperti dimuat BBC, ada sekitar lima juta orang warga Swiss yang memiliki hak suara.


Mayoritas warga Swiss menilai bahwa pelanggaran ringan yang dilakukan oleh warga negara asing di Swiss seperti mengebut atau berdebat di depan umum merupakan hal yang salah. Namun hal itu tidak perlu berujung pada deportasi.

Pemungutan suara tersebut dilakukan di tengah kegelisahan meningkatkan masalah imigrasi. Partai Rakyat Swiss pun mengajukan rencana aturan semacam itu.

Diketahui di Swiss sendiri ada hampir dua juta pemegang paspor asing yang tinggal secara permanen di Swiss. Dengan demikian, mereka membentuk sekitar 25 persen dari populasi Swiss.

Namun untuk mendapatkan status kewarganegaraan Swiss bukanlah hal yang mudah karena mereka harus mengikuti prosedur yang rumit serta mahal.

Pemerintah Swiss mengatakan, hanya dua dari setiap 100 orang asing yang tinggal di Swiss telah diberikan kewarganegaraan Swiss. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya