Berita

swiss/net

Global

Swiss Tolak Rencana Deportasi Orang Asing Atas Kejahatan Ringan

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 11:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mayoritas warga Swiss menolak rencana aturan untuk mendeportasi atau mengusir secara otomatis orang asing yang melakukan kejahatan ringan di negara tersebut.

Setidaknya begitu yang terungkap dalam pemungutan suara atas referendum yang dilakukan akhir pekan kemarin (Minggu, 28/2). Sekitar 59 persen pemilih memilih "Tidak" pada proposal yang diajukan oleh sayap kanan Partai Rakyat Swiss tersebut.

Dalam pemungutan suara tersebut, seperti dimuat BBC, ada sekitar lima juta orang warga Swiss yang memiliki hak suara.


Mayoritas warga Swiss menilai bahwa pelanggaran ringan yang dilakukan oleh warga negara asing di Swiss seperti mengebut atau berdebat di depan umum merupakan hal yang salah. Namun hal itu tidak perlu berujung pada deportasi.

Pemungutan suara tersebut dilakukan di tengah kegelisahan meningkatkan masalah imigrasi. Partai Rakyat Swiss pun mengajukan rencana aturan semacam itu.

Diketahui di Swiss sendiri ada hampir dua juta pemegang paspor asing yang tinggal secara permanen di Swiss. Dengan demikian, mereka membentuk sekitar 25 persen dari populasi Swiss.

Namun untuk mendapatkan status kewarganegaraan Swiss bukanlah hal yang mudah karena mereka harus mengikuti prosedur yang rumit serta mahal.

Pemerintah Swiss mengatakan, hanya dua dari setiap 100 orang asing yang tinggal di Swiss telah diberikan kewarganegaraan Swiss. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya