Berita

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu: Ketok Aja Kepala Orang Yang Kampanyekan LGBT, Masak Kampanye Yang Nggak Betul

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Ryamizard risau sekali melihat peristiwa dan isu yang berkembang belakangan ini. Peristiwa yang membuatnya risau adalah terkait penangkapan prajurit TNI dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Ang­katan Darat (Kostrad) yang diduga terlibat narkoba. Dan isu yang membuatnya galau adalah terkait propa­ganda kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Baginya kedua hal tersebut bagian dari ancaman pertahanan suatu bangsa.

Terkait prajurit yang ter­sangkut perkara narkoba, dia menegaskan tidak akan pan­dang bulu. Semuanya harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Terkait propaganda LGBT yang disokong lembaga donor internasional, Jenderal Ryamiszard tegas menentang lem­baga donor tersebut. "Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye (soal yang) nggak benar," tegas Ryamizard. Berikut wawancara selengkapnya;


Apa tindakan yang akan diambil terkait anggota TNI yang terlibat narkoba?
Yang namanya narkoba tetap harus dihukum, mau yang na­manya TNI, Polisi nggak ada urusan, harus terkena hukuman.

Antisipasi ke depannya ba­gaimana?
Harus diberikan sanksi, diber­ikan peringatan terus-menerus.

Cukup dengan itu saja?
Sebetulnya tentara itu banyak sarananya, dia apel tiap hari lho. Apel pagi, apel sore, apalagi yang di batalyon ada senam pagi, apel malam, ada lima kali apel. (Peringatan) itu bisa diberikan terus-menerus.

Pemimpin harus memberi penjelasan dan berani mengam­bil tindakan kalau apa yang disampaikan tadi tidak dilak­sanakan.

Sanksi bagi prajurit yang melanggar apa?
Ada hukumnya, saya nggak ngerti hukum, ada pasal-pasal­nya. Tapi jelas mendapatkan hukuman, nggak boleh dibiar­kan. Itu sudah musuh manusia, musuh bangsa kita. Tadi, 50 orang tiap hari mati karena narkoba. Kalikan saja setahun.

Tapi kenapa kok TNI sam­pai bisa kecolongan, ini apa penyebabnya?
Ada tanda tanya, saya juga tanda tanya. Tanya ke yang ber­sangkutanlah.

Kemenhan sudah melaku­kan evaluasi belum?
Oh iya sudah, pasti dong, setiap masalah yang mengan­cam ketahanan negara itu pasti Kementerian Pertahanan akan menganalisa.

Apa langkah yang akan diambil Kemenhan, supaya kasus serupa tidak kembali terulang?
Ya menertibkan kembali, per­ingatkan kembali. Diingatkan, ada hukumannya.

Sudah diperingatkan?
Sudah, itu Panglima, kemu­dian KSAD, KSAL, KSAU sudah memperingatkan anggota, sudah.

Panglima TNI sudah Anda peringatkan?
Cukup pakai telpon sajalah. Bahaya itu narkoba, ini untuk (kebaikan) kita semua.

Kalau persoalan LGBT, Anda bagaimana menyikapinya?
Kalau masalah LGBT, itu nanti jangan sampai seperti di dalam Al-Quran, ada itu. Nabi Luth. Itu kalau Tuhan marah, akan dihancurkan bangsa itu. Jangan kita sampai keba sapu.

Kok bisa LGBT berkem­bang di Indonesia, apa ini memang sengaja dibiarkan?
Ini akibat kita terlalu memberi keringanan. Keringanan un­tuk hidup bersama. (Mestinya) ada batas-batasnya. Jangan seenaknya hidup bersama. Jadi itulah, konyol ya. Nggak jelas itu orang ya.

Tapi lembaga donor interna­sional UNDP malah menyokong dana LGBT di Indonesia. Ini pemerintah bagaimana?
Untuk diapakan... Untuk disetujui...

Untuk kampanye LGBT?

Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye nggak benar. Nggak betul itu. Saya nggak sudi itu, itu orang yang nggak sesuai dengan kepribadian.

Mungkin menurut mereka sesuai?

Kalau di tempat dia sesuai, di tempat dia aja dibiayai. Bukan (di tempat) kita.

Tapi pernyataan Menkopolhukam justru meminta agar LGBT dilindungi, ini bagaimana sih?
Ya dilindungi, jangan dibunuh. Tapi perbuatannya nggak boleh dong dilindungi. Masak melind­ungi orang yang penyimpangan. Itu kan penyimpangan.

Jadi, harus dihukum?
Oh tidak tahu itu ada huku­mannya, tapi kita cegahlah ya.

Caranya?
Ya melalui peringatan, masalah agama. Itu kan pencegahan, jangan dibiarkan terus. Seolah-olah lucu, ya lucu-lucu jadi begini. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya