Berita

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu: Ketok Aja Kepala Orang Yang Kampanyekan LGBT, Masak Kampanye Yang Nggak Betul

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Ryamizard risau sekali melihat peristiwa dan isu yang berkembang belakangan ini. Peristiwa yang membuatnya risau adalah terkait penangkapan prajurit TNI dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Ang­katan Darat (Kostrad) yang diduga terlibat narkoba. Dan isu yang membuatnya galau adalah terkait propa­ganda kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Baginya kedua hal tersebut bagian dari ancaman pertahanan suatu bangsa.

Terkait prajurit yang ter­sangkut perkara narkoba, dia menegaskan tidak akan pan­dang bulu. Semuanya harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Terkait propaganda LGBT yang disokong lembaga donor internasional, Jenderal Ryamiszard tegas menentang lem­baga donor tersebut. "Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye (soal yang) nggak benar," tegas Ryamizard. Berikut wawancara selengkapnya;


Apa tindakan yang akan diambil terkait anggota TNI yang terlibat narkoba?
Yang namanya narkoba tetap harus dihukum, mau yang na­manya TNI, Polisi nggak ada urusan, harus terkena hukuman.

Antisipasi ke depannya ba­gaimana?
Harus diberikan sanksi, diber­ikan peringatan terus-menerus.

Cukup dengan itu saja?
Sebetulnya tentara itu banyak sarananya, dia apel tiap hari lho. Apel pagi, apel sore, apalagi yang di batalyon ada senam pagi, apel malam, ada lima kali apel. (Peringatan) itu bisa diberikan terus-menerus.

Pemimpin harus memberi penjelasan dan berani mengam­bil tindakan kalau apa yang disampaikan tadi tidak dilak­sanakan.

Sanksi bagi prajurit yang melanggar apa?
Ada hukumnya, saya nggak ngerti hukum, ada pasal-pasal­nya. Tapi jelas mendapatkan hukuman, nggak boleh dibiar­kan. Itu sudah musuh manusia, musuh bangsa kita. Tadi, 50 orang tiap hari mati karena narkoba. Kalikan saja setahun.

Tapi kenapa kok TNI sam­pai bisa kecolongan, ini apa penyebabnya?
Ada tanda tanya, saya juga tanda tanya. Tanya ke yang ber­sangkutanlah.

Kemenhan sudah melaku­kan evaluasi belum?
Oh iya sudah, pasti dong, setiap masalah yang mengan­cam ketahanan negara itu pasti Kementerian Pertahanan akan menganalisa.

Apa langkah yang akan diambil Kemenhan, supaya kasus serupa tidak kembali terulang?
Ya menertibkan kembali, per­ingatkan kembali. Diingatkan, ada hukumannya.

Sudah diperingatkan?
Sudah, itu Panglima, kemu­dian KSAD, KSAL, KSAU sudah memperingatkan anggota, sudah.

Panglima TNI sudah Anda peringatkan?
Cukup pakai telpon sajalah. Bahaya itu narkoba, ini untuk (kebaikan) kita semua.

Kalau persoalan LGBT, Anda bagaimana menyikapinya?
Kalau masalah LGBT, itu nanti jangan sampai seperti di dalam Al-Quran, ada itu. Nabi Luth. Itu kalau Tuhan marah, akan dihancurkan bangsa itu. Jangan kita sampai keba sapu.

Kok bisa LGBT berkem­bang di Indonesia, apa ini memang sengaja dibiarkan?
Ini akibat kita terlalu memberi keringanan. Keringanan un­tuk hidup bersama. (Mestinya) ada batas-batasnya. Jangan seenaknya hidup bersama. Jadi itulah, konyol ya. Nggak jelas itu orang ya.

Tapi lembaga donor interna­sional UNDP malah menyokong dana LGBT di Indonesia. Ini pemerintah bagaimana?
Untuk diapakan... Untuk disetujui...

Untuk kampanye LGBT?

Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye nggak benar. Nggak betul itu. Saya nggak sudi itu, itu orang yang nggak sesuai dengan kepribadian.

Mungkin menurut mereka sesuai?

Kalau di tempat dia sesuai, di tempat dia aja dibiayai. Bukan (di tempat) kita.

Tapi pernyataan Menkopolhukam justru meminta agar LGBT dilindungi, ini bagaimana sih?
Ya dilindungi, jangan dibunuh. Tapi perbuatannya nggak boleh dong dilindungi. Masak melind­ungi orang yang penyimpangan. Itu kan penyimpangan.

Jadi, harus dihukum?
Oh tidak tahu itu ada huku­mannya, tapi kita cegahlah ya.

Caranya?
Ya melalui peringatan, masalah agama. Itu kan pencegahan, jangan dibiarkan terus. Seolah-olah lucu, ya lucu-lucu jadi begini. ***

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Posko Kesehatan PLBN Skouw Beroperasi Selama Arus Mudik

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:03

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

Kapolri: 411 Jembatan Dibangun di Indonesia, Polda Riau Paling Banyak

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:47

Gibran Salat Id dan Halal Bihalal di Jakarta Bersama Prabowo

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:30

Bonus Atlet ASEAN Para Games Cair, Medali Emas Tembus Rp1 Miliar

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:05

Gibran Pantau Arus Mudik dari Command Center Jasa Marga

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:47

Pengusaha Kapal Minta SKB Lebih Fleksibel Atur Arus Mudik

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:38

Pengiriman Pasukan RI ke Gaza Ditunda Imbas Perang Iran

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:25

Bias Layar: Serangan Aktivis KontraS Ancaman Demokrasi dan HAM

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:10

Istana Sebar Surat Edaran, Larang Menteri Open House Lebaran Mewah

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:06

Selengkapnya