Berita

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu: Ketok Aja Kepala Orang Yang Kampanyekan LGBT, Masak Kampanye Yang Nggak Betul

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Ryamizard risau sekali melihat peristiwa dan isu yang berkembang belakangan ini. Peristiwa yang membuatnya risau adalah terkait penangkapan prajurit TNI dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Ang­katan Darat (Kostrad) yang diduga terlibat narkoba. Dan isu yang membuatnya galau adalah terkait propa­ganda kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Baginya kedua hal tersebut bagian dari ancaman pertahanan suatu bangsa.

Terkait prajurit yang ter­sangkut perkara narkoba, dia menegaskan tidak akan pan­dang bulu. Semuanya harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Terkait propaganda LGBT yang disokong lembaga donor internasional, Jenderal Ryamiszard tegas menentang lem­baga donor tersebut. "Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye (soal yang) nggak benar," tegas Ryamizard. Berikut wawancara selengkapnya;


Apa tindakan yang akan diambil terkait anggota TNI yang terlibat narkoba?
Yang namanya narkoba tetap harus dihukum, mau yang na­manya TNI, Polisi nggak ada urusan, harus terkena hukuman.

Antisipasi ke depannya ba­gaimana?
Harus diberikan sanksi, diber­ikan peringatan terus-menerus.

Cukup dengan itu saja?
Sebetulnya tentara itu banyak sarananya, dia apel tiap hari lho. Apel pagi, apel sore, apalagi yang di batalyon ada senam pagi, apel malam, ada lima kali apel. (Peringatan) itu bisa diberikan terus-menerus.

Pemimpin harus memberi penjelasan dan berani mengam­bil tindakan kalau apa yang disampaikan tadi tidak dilak­sanakan.

Sanksi bagi prajurit yang melanggar apa?
Ada hukumnya, saya nggak ngerti hukum, ada pasal-pasal­nya. Tapi jelas mendapatkan hukuman, nggak boleh dibiar­kan. Itu sudah musuh manusia, musuh bangsa kita. Tadi, 50 orang tiap hari mati karena narkoba. Kalikan saja setahun.

Tapi kenapa kok TNI sam­pai bisa kecolongan, ini apa penyebabnya?
Ada tanda tanya, saya juga tanda tanya. Tanya ke yang ber­sangkutanlah.

Kemenhan sudah melaku­kan evaluasi belum?
Oh iya sudah, pasti dong, setiap masalah yang mengan­cam ketahanan negara itu pasti Kementerian Pertahanan akan menganalisa.

Apa langkah yang akan diambil Kemenhan, supaya kasus serupa tidak kembali terulang?
Ya menertibkan kembali, per­ingatkan kembali. Diingatkan, ada hukumannya.

Sudah diperingatkan?
Sudah, itu Panglima, kemu­dian KSAD, KSAL, KSAU sudah memperingatkan anggota, sudah.

Panglima TNI sudah Anda peringatkan?
Cukup pakai telpon sajalah. Bahaya itu narkoba, ini untuk (kebaikan) kita semua.

Kalau persoalan LGBT, Anda bagaimana menyikapinya?
Kalau masalah LGBT, itu nanti jangan sampai seperti di dalam Al-Quran, ada itu. Nabi Luth. Itu kalau Tuhan marah, akan dihancurkan bangsa itu. Jangan kita sampai keba sapu.

Kok bisa LGBT berkem­bang di Indonesia, apa ini memang sengaja dibiarkan?
Ini akibat kita terlalu memberi keringanan. Keringanan un­tuk hidup bersama. (Mestinya) ada batas-batasnya. Jangan seenaknya hidup bersama. Jadi itulah, konyol ya. Nggak jelas itu orang ya.

Tapi lembaga donor interna­sional UNDP malah menyokong dana LGBT di Indonesia. Ini pemerintah bagaimana?
Untuk diapakan... Untuk disetujui...

Untuk kampanye LGBT?

Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye nggak benar. Nggak betul itu. Saya nggak sudi itu, itu orang yang nggak sesuai dengan kepribadian.

Mungkin menurut mereka sesuai?

Kalau di tempat dia sesuai, di tempat dia aja dibiayai. Bukan (di tempat) kita.

Tapi pernyataan Menkopolhukam justru meminta agar LGBT dilindungi, ini bagaimana sih?
Ya dilindungi, jangan dibunuh. Tapi perbuatannya nggak boleh dong dilindungi. Masak melind­ungi orang yang penyimpangan. Itu kan penyimpangan.

Jadi, harus dihukum?
Oh tidak tahu itu ada huku­mannya, tapi kita cegahlah ya.

Caranya?
Ya melalui peringatan, masalah agama. Itu kan pencegahan, jangan dibiarkan terus. Seolah-olah lucu, ya lucu-lucu jadi begini. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya